KOMISI I DPR MINTA TNI TIDAK BERBISNIS DAN BERPOLITIK

15-04-2011 / KOMISI I

Komisi I DPR mendukung TNI yang kuat dan professional tanpa berbisnis dan berpolitik. Selain itu, Komisi Pertahanan, Kominfo, dan Luar Negeri juga mendorong penuh peningkatan kesejahteraan TNI dari sisi anggaran.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi I DPR Tubagus Hasanuddin saat pertemuan dengan Kasdam I/BB, Danrem 032/Wirabraja, Danlantamal II/Teluk Bayur, dan Danlanud Tobing, di Makorem 032/Wirabraja Sumbar, Senin (11/4) lalu.

“Artinya, tentara didalamnya tidak boleh berbisnis, tidak boleh berpolitik tetapi tentara juga harus sejahtera dan kesejahteraan itu menjadi tanggungjawab Negara,” jelas Wakil Ketua Komisi I.

Untuk itu, jelasnya, DPR bertugas dan bertanggungjawab untuk membawa TNI dalam ranah seperti itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004.

            Karena DPR memiliki fungsi pengawasan, budgeting dan legislatif, jelasnya, DPR telah sepakat mendukung TNI yang kuat dan professional. Jadi anggota Komisi I telah memiliki kesamaan visi dan misi. “Artinya, tidak ada fraksi a,b,c dan sebagainya. Tetapi Komisi I ingin TNI itu maju, berkembang, professional, tentu tidak berbisnis dan tidak berpolitik,” tegasnya.

            Terkait dengan masalah anggaran TNI, Tubagus Hasanuddin menjelaskan, untuk tahun 2011 anggaran TNI sebesar Rp 47,7 triliyun. Jadi ada kenaikan dua kali lipat lebih dibandingkan dengan anggaran TNI tahun 2005 yang berkisar antara Rp 22-23 triliyun.

            Hal ini merupakan perhatian dari pemerintah, termasuk didalamnya perhatian dari anggota Komisi I, kata Tubagus Hasanuddin seraya menambahkan bahkan ada anggaran tambahan sebesar Rp 9 triliyun, jadi kurang lebih Rp 56 triliyun. Anggaran ini harus benar-benar dikelola dengan transparan, akuntabel plus juga mencapai sasaran yang baik dan tepat, tambahnya.     

Tubagus Hasanuddin berharap dengan anggaran sebesar Rp 47,7 plus Rp 9 triliyun ini dapat membeli senjata yang bagus tetapi juga harus membeli baju dan pakaian seragam. “Jadi tidak ada lagi prajurit TNI yang memakai seragam yang compang-camping atau seragam yang tambal sulam,” tuturnya.

 Selain itu, ketika Negara memerlukan pengabdiannya prajurit TNI harus siap untuk melaksanakan tugas dengan baik, tidak ada lagi yang keluyuran di malam hari untuk mencari tambahan dan sebagainya. Karena Negara sudah mencukupi anggarannya, ujar Tubagus Hasanuddin.(iw)/foto:iw/parle.

BERITA TERKAIT
Indonesia Masuk BRICS, Budi Djiwandono: Wujud Sejati Politik Bebas Aktif
09-01-2025 / KOMISI I
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi I DPR RI Budisatrio Djiwandono menyambut baik masuknya Indonesia sebagai anggota BRICS. Budi juga...
Habib Idrus: Indonesia dan BRICS, Peluang Strategis untuk Posisi Global yang Lebih Kuat
09-01-2025 / KOMISI I
PARLEMENTARIA, Jakarta - Keanggotaan penuh Indonesia dalam aliansi BRICS (Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan) menjadi isu strategis yang...
Amelia Anggraini Dorong Evaluasi Penggunaan Senjata Api oleh Anggota TNI
08-01-2025 / KOMISI I
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini mendorong evaluasi menyeluruh penggunaan senjata api (senpi) di lingkungan TNI....
Oleh Soleh Apresiasi Gerak Cepat Danpuspolmal Soal Penetapan Tersangka Pembunuhan Bos Rental
08-01-2025 / KOMISI I
PARLEMENTARIA, Jakarta - Tiga anggotaTNI Angkatan Laut (AL) diduga terlibat dalampenembakan bos rental mobil berinisial IAR di Rest Area KM...