Komisi IX DPR RI mendukung penuh rencana pembentukan Rumah Sakit Tanpa Kelas di provinsi Sumatera Selatan. Untuk itu anggota dewan juga akan mendesak Kementerian Kesehatan RI agar membantu pengadaan 1.200 tempat tidur melalui anggaran tahun 2012. Hal itu dikemukakan Ketua Tim Kunjungan Kerja Komisi IX DPR RI, Ribka Tjiptaning (F-PDIP) saat pertemuan dengan Gubernur Sumsel H. Alex Noerdin beserta jajarannya di ruang Bina Praja Pemprov Sumsel (11/4). ”Untuk pembangunan rumah sakit tanpa kelas ini, pemda segera saja berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan, kami di DPR siap mendukung penuh,” ujar Ketua Komisi IX DPR ini menegaskan.

Ribka mengatakan, kunjungan kerja Komisi IX DPR ke Sumsel kali ini adalah untuk melihat dari dekat pelaksanaan program berobat gratis dan pelayanan kesehatan masyarakat lainnya, juga permasalahan yang dihadapi mitra Komisi, yakni bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi, kependudukan, serta pengawasan obat dan makanan.

Anggota Komisi IX mengapresiasi program pelayanan berobat gratis di Sumsel, tetapi mereka menilai program ini masih belum sempurna. ”Kami kira wajar dan perlu pembenahan karena program ini baru beberapa tahun dilaksanakan,” tukasnya. Ribka mengungkapkan, salah satu alasan Komisi IX datang ke Palembang adalah karena adanya berita melalui SMS yang masuk ke Komisi IX tentang adanya penolakan pasien di RSMH. “Tapi itu dulu, sekarang kami lihat sudah cukup baik pelayanannya,” kata Ribka. 

Gubernur Sumsel Alex Noerdin mengatakan, Rumah Sakit Tanpa Kelas rencananya akan dibangun di eks RSUD dr. Ernaldi Bahar Km. 6 Jalan Kol. Barlian, satu kompleks dengan RS Mata, RS Paru, dan pusat layanan kesehatan lainnya. ”Pelayanan yang akan diberikan tidak ada perbedaan. Semua pasien diperlakukan sama,tidak ada lagi pasien kelas I, kelas II,dan kelas III”, ujarnya menjelaskan. Mendengar penjelasan Gubernur, beberapa anggota Komisi IX sempat mempertanyakan beberapa kasus penolakan pasien miskin yang masih terjadi di sejumlah rumah sakit di provinsi Sumatera Selatan.

Kependudukan

Terkait masalah kependudukan, Anggota Komisi IX merasa prihatinmasih minimnya kaum pria di Sumsel yang mau mengikuti program KB. ”Kami minta sosialisasinya ditingkatkan, jangan hanya wanita saja dipaksa mengikuti program KB,” tandas Ribka. Anggota Komisi IX DPR, Endang Agustini Syarwan Hamid meminta klarifikasi kepada BKKBN Sumsel tentang informasi mengenai penyediaan alat kontrasepsi dan pungutan saat pemasangan.

Menjawab pertanyaan anggota dewan, Kepala BKKBN Sumsel, dr. M Tri Tjahjadi MPh mengatakan, persediaan alat kontrasepsi di Sumsel tersedia untuk 12 bulan mendatang. "Semua diberikan secara gratis kepada masyarakat, seiring dengan program berobat gratis di Sumsel. Kalau ada masalah di lapangan, kami akan terus melakukan eveluasi dan koordinasi," katanya.

Disamping mengunjungi beberapa rumah sakit, Tim Kunjungan Kerja Komisi IX juga sempat melihat persiapan fasilitas kesehatan dan sarana SEA Games di kompleks olahraga Jakabaring. (Bw.Tvp)