Wakil Ketua Komisi V DPR RI Nurhayati. Foto : Erman/mr

Wakil Ketua Komisi V DPR RI Nurhayati mendesak pemerintah untuk segera menuntaskan beberapa permasalahan terkait pembangunan infrastruktur di daerah terutama di Aceh, sehingga proyek-proyek strategis nasional cepat diselesaikan dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat untuk perkembangan perekonomian di daerah.

“Karena ini bisa mempercepat pemerataan ekonomi, pertumbuhan ekonomi di suatu daerah dan juga apabila perkembangan ekonominya baik otomatis kesejahteraannya pun meningkat. Jadi itulah yang kami ingin kami dukung dari pemerintah,” kata Nurhayati usai memimpin pertemuan tim kunjungan kerja Komisi V DPR RI dengan Bupati dan Wakil Bupati Pidie beserta jajaran, DPRK Pidie, Forkopimda Pidie, di Pidie, Aceh, Rabu (18/12/2019).

Nurhayati memaparkan beberapa permasalahan yang dirasa mendesak untuk diselesaikan di Pidie, Provinsi Aceh ini yaitu terkait dengan Daerah Aliran Sungai (DAS). Di Pidie terdapat 7 sungai yang sering mengakibatkan banjir apabila hujan. Untuk itu masyarakat Pidie telah mengusulkan untuk pembuatan bendungan.

“Saat ini Pemerintah Pusat sudah menganggarkan untuk pembangunan Bendungan Tiro,  mungkin pada tahun 2021 baru akan bisa diselesaikan karena ini sifatnya multiyears,” kata  politisi Fraksi PPP itu. Bendungan ini kelaknya diharapkan mampu mengurangi debit banjir sebesar 350 meter kubik per detik.

Selain untuk pencegahan terhadap banjir, bendungan juga diharapkan mampu menjadi solusi atas kebutuhan masyarakat akan irigasi. Sebagaimana diketahui, Kabupaten Pidie memiliki hamparan sawah yang sangat luas, sehingga irigasi ini sangat diperlukan terutama sebagai pasokan air dikala musim kemarau. Dengan begitu, dapat meningkatkan hasil pertanian dan menumbuhkan ekonomi masyarakat Pidie.

Kunjungan kerja Komisi V DPR RI ke Aceh diikuti oleh Jimmy Demianus Ijie (F-PDI Perjuangan), Anang Susanto (F-Golkar), Irmawan, Ruslan M. Daud (F-PKB), Ishak Mekki, Willem Wandik (F-Demokrat), Sigit Sosiantomo (F-PKS). Serta turut didampingi oleh mitra kerja dari Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, Basarnas, Kementerian Desa PDT, dan BMKG. (es)