Tim kunjungan kerja Komisi IX meninjau Balai Pelatihan Tenaga Kerja (BPTK) Kota Bitung, Sulawesi Utara. Foto : Naefuroji/mr

Balai Latihan Kerja (BLK) memiliki fungsi luar biasa untuk mendorong kemandirian ekonomi melalui penyediaan tenaga kerja terlatih dan menciptakan kewirausahaan. Demikian diungkapkan Anggota Komisi IX DPR RI Rahmad Handoyo saat mengikuti tim kunjungan kerja Komisi IX meninjau Balai Pelatihan Tenaga Kerja (BPTK) Kota Bitung, Sulawesi Utara, Kamis (19/12/2019).

Ia mendorong pemerintah mengalokasikan anggaran agar BLK dapat menyesuaikan dengan teknologi kekinian. "Banyak BLK yang sudah kita kunjungi memiliki peralatan yang usang dan ketinggalan jaman. Jangan sampai alat yang digunakan praktek selama di BLK jauh berbeda dengan peralatan yang digunakan pada dunia kerja umumnya saat ini," imbuh politisi Fraksi PDI Perjuangan ini.

Melalui pendidikan informal seperti BLK ini diharapkan lulusannya bisa mandiri karena memiliki keahlian khusus. Alumni BLK saat ini sudah banyak yang mandiri, setelah pelatihan ada yang buka bengkel motor sendiri , ada juga setelah mengikuti pelatihan Bahasa, mereka menjadi TKI yang bekerja dengan kemampuan bahasa lebih baik.

"Menjadi pekerjaan rumah bersama ada banyak instruktur BLK yang purnabakti (pensiun) maka pemerintah harus mengkaji kembali untuk membuka rekruitmen instruktur agar terjadi regenerasi. Jika terlambat regenerasi maka BLK ini bisa muspro atau sia-sia karena kekurangan instruktur," jelas Rahmad.

Legislator dapil Jawa Tengah V ini juga mendorong pemerintah untuk merevitalisasi seluruh BLK yang masih produktif. Komisi IX DPR RI menurutnya tidak ragu mendukung anggaran untuk memperkuat infrastruktur gedung dan peralatan yang ada agar fungsi BLK bisa sesuai harapan.

"Saya dorong pemerintah secara serius merevitalisasi BLK sebagai upaya mewujudkan harapan Presiden menciptakan lapangan pekerjaan dengan pelatihan yang diberikan lalu menghasilkan wirausahawan baru," pungkasnya.

Sementara itu, Kepala BPTK Bitung Rahel Rotinsulu menyampaikan semua program BPTK disusun sejalan dengan harapan presiden yaitu meningkatkan SDM yang unggul. Hal tersebut tidak mungkin bisa berhasil tanpa dukungan sepenuhnya dari Komisi IX DPR RI. “Untuk itu sekali lagi kami mohon doa dan dukungannya. Sistem dan pelatihan ini perlu didukung dengan peralatan yang memadai dan instruktur yang berpengalaman,” tutupnya. (oji/es)