Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Emanuel Melkiades Laka Lena. Foto : Azka/mr

Ketenagakerjaan tidak hanya menyangkut kepentingan perorangan, tetapi juga kepentingan masyarakat luas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk itu,  Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Emanuel Melkiades Laka Lena meminta kepada Dinas Tenaga Kerja Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) agar Balai Latihan Kerja (BLK) bisa mempersiapkan standar bagi pencari kerja yang keluar daerah maupun keluar negeri. Termasuk legalitas tenaga kerja, dan kemampuan mereka untuk bekerja di berbagai bidang bahasa.

“Kalau tenaga kerja yang berangkat sudah melalui prosedural sudah pasti dibekali keterampilan dan dipersiapkan dokumennya. Tapi kalau yang berangkatnya non-prosedural atau illegal, itu yang biasanya tidak dipersiapkan dan biasanya menjadi masalah. Jadi banyak orang yang dikirim kembali ke NTT dalam situasi tak bernyawa karena non-prosedural. Ini yang kita segera benahi," ungkap Melki, saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi IX DPR RI bertemu dengan Wakil Gubernur NTT, Kepala Dinas Tenaga Kerja NTT, Kepala Dinas Kesehatan NTT dan mitra Komisi IX DPR RI, di Kupang, Rabu (18/12/2019).

Menurut politisi Partai Golkar ini, masih banyak para pekerja NTT yang berangkat ke luar negeri belum dibekali dengan keterampilan bahasa dan juga tidak legal. Untuk itu, ia pun meminta kepada Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah dan jajarannya agar BLK yang bersifat internasional bisa dibangun di NTT. Hal itu untuk memenuhi standar yang perlu dipenuhi, baik itu kualitas, keterampilan bahasa dan unsur legalitas. Agar nantinya para pekerja ini ketika dikirim ke berbagai negara yang membutuhkan, mereka sudah siap.

“Para pekerja tersebut harus dipersiapkan lagi dengan lebih serius. Jangan sampai ada lagi pekerja-pekerja yang bekerja di luar daerah, terutama luar negeri tanpa dibekali pengetahuan yang mendalam. Mereka harus bisa menjadi pekerja terampil, yang nanti ketika mereka pulang ke daerahnya bisa menerapkan apa yang mereka dapat dari luar tersebut, dan bisa memajukan daerah asalnya,” harap legislator dapil Nusa Tenggara Timur II. (azk/sf)