Anggota Komisi I DPR RI Azikin Solthan. Foto : Husen/mr

Badan Intelijen Negara Daerah (Binda) diharapkan bisa merekrut pegawainya secara mandiri sesuai kebutuhan internalnya. Kebutuhan rekrutmen pegawai Binda di daerah memiliki karaktetistik khusus. Menurut Anggota Komisi I DPR RI Azikin Solthan, inilah yang perlu dikoordinasikan dengan kementerian dan lembaga terkait.

“Ke depan kita harapkan Binda di daerah dapat merekrut pegawai sesuai kebijakan internal Binda, karena ada yang bersifat terbuka ke dalam dan tertutup ke luar. Inilah yang harus dipahami oleh semua lembaga dan kementerian bahwa Binda punya karakteristik tersendiri. Tidak bisa disamakan dengan pegawai umum yang bisa diketahui publik," kata Azikin usai pertemuan Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi VIII DPR RI dengan Kabinda Sulawesi Utara di di Manado, Sulut, Kamis (19/12/2019).

Selama ini rekrutmen pagawai Binda masih terhambat di Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB). Menurut Azikin, DPR RI perlu memberi pengertian kepada kementerian dan lembaga terkait soal rekrutmen ini. Rekrutmen pegawai Binda saat ini sangat dibutuhkan, karena sejumlah Binda kekurangan pegawai. Padahal, teritori yang harus diawasi cukup luas. 

Pada bagian lain, politisi Partai Gerindra itu menyampaikan soal ancaman penyelundupan di perbatasan Filipina-Sulut. Di perbatasan kedua negara tersebut diduga banyak penyelundupan narkoba dan senjata. Ini jadi ancaman serius bagi keamanan di dalam negeri. "Letaknya yang berbatasan langsung dengan Filipina, terbuka peluang penyelundupan senjata dan narkoba," ucapnya usai pertemuan dengan Kabinda Sulut.

Bahkan, Azikin juga mensinyalir penyelundupan senjata untuk gerakan separatis di Papua mungkin saja dipasok dari perbatasan Filipina-Sulut ini. "DPR minta lakukan deteksi dini terhadap kondisi-kondisi yang mencurigakan tersebut," serunya. Ditambahkan legislator dapil Sulsel I ini, Kabinda Sulut perlu berkoordinasi dengan para pejabat di Filipina untuk mendeteksi dini soal ini termasuk mencegah kasus penyanderaan terjadi kembali. (mh/sf)