KOMISI VIII DPR-RI GELONTORKAN DANA BANSOS DI PROVINSI SULBAR

19-04-2011 / KOMISI VIII

Komisi VIII DPR-RI saat menjalankan tugas Dewan dalam Kunjungan Kerjanya (Kunker) menggelontorkan dana bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat di Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar). Bansos diserahkan langsung oleh Ketua Tim Kunker Komisi VIII DPR RI, Abdul Kadir Karding kepada Gubernur Provinsi Sulbar, Anwar Adnan Saleh di Mamuju, Sulbar (12/4).

Dana sebesar 4.9 miliar rupiah yang bersumber dari dana Dekonsentrasi Kementerian Sosial tahun anggaran 2011 merupakan wujud kepedulian lembaga DPR-RI terhadap masyarakat Sulbar. Dana tersebut, selain digunakan untuk membantu pengusaha kecil dalam rangka meningkatkan perekonomiannya juga diberikan untuk para penyandang cacat berupa Jaminan Sosial Penyandang Cacat (JSPACA), para lanjut usia (lansia) dengan bentuk (JSLU) dan anak melalui Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA).

“Jangan sampai dalam pelaksanaannya tidak tepat sasaran,” tegas Ketua Tim Kunjungan Kerja (kunker) Komisi VIII DPR RI, Abdul Kadir Karding (F-PKB), disela pertemuannya saat menyerahkan dana bansos secara simbolik kepada Gubernur Provinsi Sulbar.

Dana bansos terdiri dari Jaminan Sosial Penyandang Cacat ( JSPACA ) sebesar 482.400.000 rupiah diberikan kepada 134 orang penyandang cacad yang tersebar di beberapa kabupaten, dengan besaran untuk perorang 300.000 rupiah per bulan,  kemudian Jaminan Sosial Lanjut Usia ( JSLU ) dengan total bantuan sebesar 360.000.000 rupiah  akan diberikan kepada 100 orang Lansia yang tersebar di dua kabupaten provinsi Sulbar, yaitu Mamuju dan  Polewali Mandar. dengan besaran 300 ribu rupiah per orang yang diberikan selama satu tahun.

Sedangkan bansos untuk anak dialokasikan sebesar 598.965.000 rupiah disalurkan melalui Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak ( LKSA ) terdiri dari, 10 LKSA di Mamuju, 8 LKSA di Majene, 12 LKSA di Polewali Mandar dan 6 LKSA di Mamasa.

Sedangkan Bantuan Langsung Pemberdayaan Sosial (BLPS) untuk Kelompok Usaha Bersama ( KUBE) dianggarkan sebesar  1.8 miliar rupiah untuk 60 KUBE yang ada di Mamasa dan Mamuju Utara. Masing – masing menerima 30 juta rupiah, dan bantuan untuk pertumbuhan   1,7 miliar  dengan alokasi 20 juta rupiah untuk satu KUBE,  diberikan kepada 85 KUBE yang tersebar di lima kabupaten. Sebanyak 14 KUBE  di Majene, 18 KUBE di Mamasa, 22 KUBE di Mamuju, 26 KUBE di Polewali dan 5 KUBE di Mamuju Utara.

Ikut serta dalam tim kunjugan kerja tersebut, beberapa orang anggota komisi VIII DPR RI, diantarannya : Anita Yacoba Gah (F-PD), MH. Said Abdullah dan Mauel Kaisiepo (F-PDI Perjuangan), Hj. Herlini Amran (F-PKS) dan H.Amran (F-PAN) serta ikut mendamping  jajaran dari Kementrian Agama RI dan Kementrian Sosial RI. (TVP/ton)

 

BERITA TERKAIT
Komisi VIII DPR RI Soroti Efisiensi Anggaran dan Program Prioritas KPPPA Tahun 2025
03-02-2025 / KOMISI VIII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Komisi VIII DPR RI menggelar Rapat Kerja bersama Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) serta Rapat...
Program Makan Bergizi Gratis Butuh Rp 71 Triliun, Solusi Pendanaan Jadi Sorotan
20-01-2025 / KOMISI VIII
PARLEMENTARIA, Jakarta – Program andalan pemerintahan Prabowo-Gibran, Makan Bergizi Gratis (MBG) disediakan anggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) sebesar...
Sigit Purnomo: Penggunaan Dana Zakat Harus Transparan dan Tepat Sasaran
17-01-2025 / KOMISI VIII
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi VIII DPR RI, Sigit Purnomo, menanggapi wacana penggunaan dana zakat untuk mendukung program unggulan pemerintah,...
Kunjungan ke Madinah, Fikri Faqih Dorong BPKH Optimalkan Peran di Layanan Haji dan Umroh
17-01-2025 / KOMISI VIII
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi VIII DPR RI, Abdul Fikri Faqih, menyampaikan sejumlah harapan kepada Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH)...