Ketua Komisi V DPR RI Lasarus (jaket merah). Foto : Tasya/mr

Besarnya anggaran penataan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Likupang di Sulawesi Utara yang mencapai kurang lebih Rp 80-an miliar, menjadikan pembangunan KEK ini mendapat perhatian khusus dari DPR RI, agar pembangunannya sesuai dengan rencana dan timeline yang telah ditetapkan. Ketua Komisi V DPR RI Lasarus mengatakan, pihaknya ingin memastikan pembangunan akses jalan dari Kota Manado hingga penataan pantai yang menjadi bagian dari KEK Likupang berjalan dengan lancar.

“KEK Pariwisata Likupang yang kita kunjungi ini, kita meninjau jalannya dulu. Akses masuk menuju ke sini itu baru sebagian nasional, dan sebagian masih provinsi. Jumlah jalan nasional sepanjang 10 km lebih yang sudah dibangun masih sisa 3 km lagi dan yang provinsi masih sisa 15 km lebih,” terang Lasarus saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi V DPR RI meninjau KEK Likupang, Minahasa Utara, Sulut, Kamis (19/12/2019).

Politisi PDI-Perjuangan itu mendorong Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) agar segera menjadikan seluruh jalur yang dibangun dari Manado ke KEK Likupang menjadi jalan nasional, sehingga ke depannya KEK Likupang memiliki akses jalur yang mendukung sebagai salah satu destinasi wisata unggulan. Ia berharap Menteri PUPR meningkatkan status jalan menuju KEK Likupang menjadi jalan nasional.

“Jadi tidak sepotong-sepotong, separuhnya provinsi, separuhnya nasional. Kepala Balai mengatakan bahwa kalau tahun depan sudah bisa berubah statusnya menjadi jalan nasional, jadi itu tidak perlu waktu lama. Jadi mulai dari Kota Manado nanti masuk ke KEK ini semua sudah jadi kawasan nasional. Kalau dilihat ada perbedaan yang provinsi masih sempit jalannya, sedangkan yang nasional di sini sudah lebar,” terang legislator dapil Kalbar ini.

Lasarus menjelaskan, tantangan pembebasan lahan merupakan hal yang tidak mudah untuk diselesaikan, apalagi jika lahan yang dibebaskan berdampak pada rumah warga. Diketahui sejumlah desa yang termasuk dalam wilayah pembangunan KEK sedang diusahakan Pemerintah untuk dibebaskan lahannya. Lasarus meminta Pemda setempat untuk mengatasi hal tersebut dan meminta masyarakat Sulut untuk mendukung program pembangunan yang dilakukan pemerintah mengingat masyarakat merupakan pihak yang menerima dampak paling besar dalam hal kesejahteran jika KEK ini akan ramai didatangi wisatawan.

“Harapan kami tentu mendorong dukungan dari Pemda kalau masih ada kaitan dengan lahan yang masih belum selesai, agar segera diselesaikan supaya anggaran yang sudah disiapkan oleh Pemerintah Pusat saat kami di DPR bersama Kementerian PUPR ini nanti bisa diserap dengan baik, sehingga pembangunan di sini lebih cepat. Kita enggak bisa jalan kalau di kawasan itu ada area area yang masih bermasalah,” tutup Lasarus. (nap/sf)