Komisi II DPR Dukung Pembentukan DOB Jabar

26-12-2019 / KOMISI II
Wakil Ketua Komisi II DPR Saan Mustopa (tengah) saat memimpin kunjungan kerja reses Komisi II ke Jawa Barat. Foto : Sugeng/Man.

 

Wakil Ketua Komisi II DPR Saan Mustopa mengatakan, pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) di Jawa Barat sangat mendesak, karena hal itu berkaitan dengan keadilan fiskal, Lebih Lanjut Saan meminta Pemerintah Daerah bersama masyarakat datang langsung ke Komisi II dan Mengajukan DOB, supaya dapat beraudiensi di Parlemen dengan para Anggota Dewan dan Kementerian Terkait khususnya Kementerian Dalam Negeri RI.

 

“Nanti kita akan sampaikan, karena banyak sekali usulan DOB. Komisi II hampir tiap hari menerima aspirasi terhadap DOB. Tapi kebanyakan dari timur, dari Jawa Barat sendiri belum pernah ada yang datang terkait dengan DOB,” kata Saan baru-baru ini saat Kunker Reses Komisi II ke Jawa Barat.

 

Sebelumnya Gubernur Jabar, Kang Emil biasa disapa, menyampaikan bahwa ada salah satu provinsi di Indonesia yang berpenduduk kurang dari 5 juta jiwa namun dipimpin oleh satu gubernur dan 17 pemerintah daerah kabupaten/kota. “Yang sudah siap DOB sudah banyak, kalau pakai rasio di Jawa Timur, harusnya di Jawa Barat itu 40 daerah,”paparnya.

 

Terkait DOB, dia menjelaskan, pemerintah pusat berpendapat pemekaran banyak yang gagal. Hal itu bisa saja berlaku di luar Pulau Jawa, karena terbentur persoalan Sumber Daya Manusia (SDM) dan lain-lain.

 

“Tapi, di Jawa Barat ini, secara SDM sangat siap. Kami buktikan di Kota Banjar dan Kabupaten Pangandaran. Ini adalah DOB baru yang selalu mendapat penghargaan. Bahkan, Pangandaran saya laporkan tingkat penganggurannya terendah seluruh Jawa Barat,”terangnya

 

Solusi lainnya, lanjut Emil, dengan pemekaran desa artinya bagi desa-desa Jabar yang wilayahnya luas dan penduduk banyak diharapkan dapat dimekarkan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan bagi penduduk sekitar. (si)

BERITA TERKAIT
Bahtra Banong Ingatkan Hakim MK Jaga Netralitas dalam Sengketa Pilkada Serentak
09-01-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra Banong, mengingatkan seluruh hakim Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menjaga netralitas...
Komisi II Siap Berkolaborasi dengan Kemendagri Susun Draf dan NA RUU Pemilu
06-01-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda menegaskan pihaknya siap berkolaborasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam...
Perlu Norma Baru untuk Antisipasi Terlalu Banyak Pasangan Capres-Cawapres
04-01-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, menyebut DPR dan pemerintah akan mengakomodasi indikator pembentukan norma baru...
Putusan MK Hapus Ambang Batas Pencalonan Presiden Jadi Bahan Revisi UU Pemilu
03-01-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta – Mahkamah Konstitusi (MK) menghapus ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold yang diatur dalam Pasal 222 Undang-Undang...