Harga Gas Tinggi, Sistem Hulu Hingga Hilir Perlu Dijaga Bersama

08-01-2020 / KOMISI VII
Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti. Foto : Jaka/Man

 

Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti menilai jika ada yang mengatakan mahalnya harga gas karena adanya permainan mafia perlu ditelusuri lebih dalam lagi. Meski demikian, ia sendiri pun beberapa kali pernah menanyakan hal tersebut baik dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VII DPR RI dengan Direksi PT. PGN, maupun saat Kunjungan Kerja Spesifik ke PT. Petrokimia Gresik, belum lama ini.

 

“Saya pribadi berkali-kali sudah menanyakan tentang mahalnya harga gas tersebut. Ada beberapa factor yang mempengaruhi harga gas, yakni wellhead price, transmition price dan distribution price,” jelas politisi Partai Golkar ini melalui pesan singkatnya kepada Parlementaria, Rabu (8/1/2020).

 

Dari ketiga faktor tersebut, menurut Dyah Roro, yang membuat harga gas membengkak biasanya berada di fase transmition. Dimana dalam fase ini, pasokan gas harus melalui beberapa alat transportasi untuk sampai di titik distribusi ke end user atau consumer (pelanggan), seperti pipa-pipa dan lain sebagainya, Ongkos transportasi itulah yang menurutnya membuat harga gas mahal.

 

Oleh karenanya, tambah legislator dapil Jawa Timur X ini, yang perlu dijaga bersama adalah sistem yang ditempuh dari hulu hingga hilir. Ia menilai di sinilah peran DPR RI, khususnya Komisi VII DPR RI diperlukan, yakni ikut mengawasi proses tersebut. Sehingga proses tersebut berjalan lancar, hingga pada akhirnya harga gas pun stabil atau tidak mahal.

 

Sebagaimana diketahui, beberapa waktu lalu Presiden Joko Widodo sempat kesal dengan mahalnya gas Industri. Padahal dirinya sudah sering memerintahkan Menteri terkait untuk membuat harga gas lebih terjangkau bagi pelaku industri. Menurutnya, gas merupakan modal pembangunan industri nasional.

 

Jadi seharusnya harganya tidak terlalu mahal agar industri dalam negeri bisa bersaing. Oleh karena itulah beberapa waktu lalu Presiden Jokowi memanggil jajaran Menteri terkait untuk menggelar ratas (rapat terbatas) terkait ketersedian dan keterjangkauan harga gas dalam negeri. (ayu/sf)

BERITA TERKAIT
Program MBG Diluncurkan: Semua Diundang Berpartisipasi
06-01-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Gizi Nasional dijadwalkan akan meluncurkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) hari ini, Senin, 6 Januari 2025....
Komisi VII: Kebijakan Penghapusan Utang 67 Ribu UMKM di Bank BUMN Perlu Hati-Hati
04-01-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay menyoroti rencana pemerintah yang akan menghapus utang 67 ribu...
Pemerintah Diminta Tingkatkan Daya Saing Produk UMKM dan Ekonomi Kreatif Indonesia
03-01-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengungkapkan bahwa pemerintah saat ini dituntut untuk menata dan...
Dina Lorenza Dukung Kenaikan PPN: Harus Tetap Lindungi Masyarakat Menengah ke Bawah
24-12-2024 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VII DPR RI Dina Lorenza mendukung rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen...