Kunjungan Kerja Komisi IX DPR RI ke Provinsi Aceh dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan dan anggaran, di samping itu juga untuk memantau proses pembangunan di provinsi Aceh dalam bidang ketenagakerjaan, kependudukan dan kesehatan.

Hal itu dikatakan Ketua Tim Kunjungan Kerja Komisi IX DPR RI, Irgan Chairul Mahfidz saat pertemuan dengan pemerintah provinsi Aceh. Wakil Gubernur Aceh, Muhammad Nazar mengatakan, dalam kunjungannya Komisi IX akan melihat  kelebihan Aceh yang dapat dijadikan contoh bagi nasional dan kekurangan yang harus diperbaiki serta dapat memberikan dukungan pada kepentingan yang ada di pemerintahan Aceh, dengan mewujudkan program kota kecil mandiri sehingga upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mensejahterakan masyarakat di Aceh dapat terlaksana.

“Kita harapkan Komisi IX mem-back up penuh program pemberdayaan kesehatan di provinsi Aceh melalui dana APBN. Saya usulkan perlu dibuat dan ditambah lagi kota-kota mandiri kecil di wilayah padat penduduk, kita arahkan ke daerah-daerah yang punya lahan luas,” kata Muhammad Nazar dalam sambutannya.

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Irgan Chairul Mahfidz mengatakan hasil kunjungan Komisi IX tersebut akan dikoordinasikan dengan kementerian terkait di pemerintah pusat. Irgan menambahkan Komisi IX DPR RI akan memberikan dukungan sepenuhnya terhadap harapan yang yang sudah disampaikan Pemerintah Aceh.

“Kami akan koordinasikan dengan kementrian, kita berharap agar mobilitas penduduk tidak mengganggu suasana kondusifitas yang terjadi di masyarakat Aceh sekarang ini, terkait keinginan pemprov Aceh tentang pembentukan kota-kota kecil yang baru dan mandiri, Komisi IX mendukung penuh hal itu, agar tercipta sebuah lingkungan yang mampu meningkatkan perekonomian masyarakat,” kata Irgan

Sementara itu dalam pertemuan dengan Wakil Walikota Banda Aceh Illiza Sa’auddin Djamal, tim kunjungan kerja Komisi IX DPR RI mendapat penjelasan, dalam bidang kesehatan Provinsi Aceh saat ini telah mengalami peningkatan kasus DBD dibandingkan pada tahun 2009.

Illiza menjelaskan masyarakat Aceh cenderung manja, karena mereka menginginkan Walikota dan Wakil Walikota yang terjun langsung kelokasi epidemi. Sementara Walikota dan Wakil Walikota inginkan adalah adanya kesadaran dari masyarakat tentang bahayanya DBD. Illiza menambahkan pada tahun 2011 ini selain program Jamkesmas, Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) juga telah ada Jaminan Persalinan (Jampersal) bagi para ibu yang akan bersalin.

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Irgan Chairul Mahfidz, mengaku cukup puas dengan pemaparan yang dilakukan Wakil Walikota Banda Aceh karena telah memberikan informasi lebih detail, konfrehensif dan data pendukung yang rasional.

"Saya harap apa yang disampaikan Bu Illiza harus menjadi catatan kita semua, terutama dari Kementerian dan instansi lain yang ikut serta, sehingga nantinya apa yang diinginkan Pemerintah Kota Banda Aceh dapat terakomodir," ujarnya. (Ang.Tvp)