Komisi IV DPR meminta konflik perluasan lahan Taman Nasional Gunung Halimun-Salak (TNGHS) bisa segera diselesaikan. Konflik perluasan lahan diharapkan tidak menjadi pemicu dari keberlangsungan kemiskinan masyarakat.

"Konflik wilayah hutan ini harus segera diselesaikan, karena kami khawatir justru hal itu akan menjadi beban apabila nanti disetujui perubahan dari Rancangan Undang-undang yang saat ini dibahas di DPR dan implikasinya malah bersinggungan dengan hukum,"kata Wakil Ketua Komisi IV Herman Khaeron usai bertemu dengan Bupati Lebak M Jayabaya saat melakukan kunjungan kerja Komisi IV, Banten (26/4).

Pada pertemuan tersebut Bupati Lebak M Jayabaya mengungkapkan pihaknya menolak dengan rencana perluasan taman konservasi tersebut. Hal ini dikarenakan, rencana perluasan TNGHS yang awalnya seluas 40 ribu hektar menjadi 113 ribu ribu hektar justru akan meningkatkan angka kemiskinan daerah Lebak. Alasannya yakni, dalam rencana tersebut akan banyak masyarakat yang akan kehilangan mata pencarian, tempat tinggal ataupun kehilangan berbagai sarana dan prasarana untuk kegiatan sosial, pendidikan, ekonomi dan sebagainya yang sebelumnya sudah ada.

Selanjutnya dijelaskan Jayabaya bahwa rencana perluasan TNGHS tentu akan menimbulkan konsekuensi buruk pada masyarakat setempat. Bahkan, tidak menutup kemungkinan akan menjadi sumber konflik. Hal itu ditegaskannya, diareal yang masuk dalam rencana perluasan lahan saat ini terdapat sekitar 176 unit lembaga pendidikan, 312 unit sarana keagamaan, 21 unit sarana kesehatan dan 44 unit sarana pemerintahan yang berada di 1.180,50 hektar kawasan permukiman. Sedangkan kawasan pertanian berupa kebun, ladang, dan sawah, sekitar 11.015.50 hektar.

"Masalah degradasi ini memang saat ini menjadi perharian serius sebab angkanya sangat tinggi dan hal itu tentunya juga akan berpengaruh terhadap upaya produktifitas pertanian. Sementara masyarakat Lebak yang saat ini masih dalam kategori tertinggal jangan sampai hal ini menjadi penyebab lagi, karena saat ini produktivitas pertanian di Lebak sudah semakin membaik. Bahkan surplus, nah oleh karena itu kita minta harus dijaga fungsi lahan pertanian agar jangan sampai terjadi alih fungsi di luar pertanian dalam upaya menjaga ketahanan pangan," ujarnya.

Sementara M Jafar Hafsah mengungkapkan persoalan perluasan TNGHS sebenarnya harus dilihat dari akar permasalahan utamanya. Menurutnya, apakah hutan tersebut memang luasnya sudah semestinya seperti yang masuk dalam rencana perluasan dan sudah terlanjur ada kegiatan masyarakat, sehingga akan dikemabalikan pada fungsi awalnya. Apabila, kegiatan masyarakat itu dinilai baru, maka Pemkab Lebak diharapkan dapat memperimbangkan untuk menyusun tata ruang baru bagi penunjang kegiatan masyarakat.

"Saat ini kegiatan masyarakat Lebak sudah bagus dan perkembangannya pesat terutama pertanian, misalnya padi sudah didistribusikan ke daerah lain, dan saat ini sudah ada kegiatan ekonomi lain misalnya sengon, jabon dan sebagainya dan itu harus diperhatikan dengan serius," terangnya.

"Jadi untuk itu harus ada upaya penunjang kegiatan ekonomi masyarakat saat ini yang sebagian besar petani, peternak dan sebagainya, meningkatkan SDM, reforma agraria dengan penyediaan lahan pada masyarakat, meningkatkan infrastruktur pertanian dan lainnya," imbuhnya.

Strategi Untuk  Masyarakat Baduy

Rombongan Komisi IV yang juga melakukan kunjungan ke daerah Kanekes, Baduy Luar,  Banten, menyatakan bahwa ke depan akan segera membuat strategi atau kebijakan untuk upaya memberikan kontribusi sebesar nya untuk kemakmuran masyarakat Baduy. Disamping, mempertahankan sisi lingkungan alam dan nilai luhur masyarakat Baduy. Dimana suku Baduy merupakan masyarakat yang kini berada dalam kawasan hutan lindung dinilai sangat menjaga norma kebudayaan sehingga terlihat akan adanya keterpaduan antara membangun masyarakat dan ekonomi serta kelestarian lingkungan.

"Masyarakat Baduy saat ini sebagian berada di hutan lindung tentuya akan memanfaatkan hutan untuk mempertahankan ekonominya, namun di satu sisi lain harus ada komitmen kuat bahwa kearifan lokal sudah terbukti mempertahankan alam sekitar, disini banyak sumber air yang bisa mengaliri daerah Serang, Cilegon dan lainnya dan itu ada jasa besar Baduy yang harus dihargai. Komisi IV ke depan harus bisa membuatkan strategi untuk memberikan kontribusi sebesar-besanya untuk kemakmuran Baduy," kata Herman.

"Kita coba akan bicarakan dengan kementerian terkait termasuk masalah kawasan hutan, sektor pertanian dan mungkin budidaya yang lain misalnya ikan juga bisa dikemabngkan disini," tambahnya.