Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Amir Uskara, saat memimpin pertemuan Tim Kunspek Komisi XI DPR RI dengan Wali Kota Padang, Dirut PT SMI, Dirut RSUD Dr. Rasidin dan Kepala Kantor Perwakilan Kemenkeu Sumbar, di Aula RSUD Dr. Rasidin, Padang, Sumbar, Kamis (23/1/2020). Foto : Ermana/Man

Pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat (Sumbar) relatif lebih tinggi dibandingkan nasional pada triwulan tiga 2019, yaitu sebesar 5,16 (yoy) sedangkan nasional sebesar 5,02 persen (yoy). Hal tersebut diantaranya disumbangkan oleh pembangunan infrastruktur yang cukup masif di Provinsi Sumbar.

Di Sumbar, terdapat beberapa proyek infrastruktur yang difasilitasi melalui pembiayaan dari PT. Sarana Multi Infrastruktur (SMI). Salah satunya pembiayaan dari PT SMI adalah pengembangan RSUD Dr. Rasidin, Padang. Menurut Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Amir Uskara, pembiayaan seperti ini sangat membantu Pemerintah Daerah dalam rangka mengisi celah fiskal yang hampir terjadi di seluruh daerah.

“Artinya dengan mengisi celah fiskal itu, pembangunan infrastruktur, terutama di daerah, bisa diakselarasi melalui bantuan atau pinjaman dari PT SMI ini,” kata Amir Uskara usai memimpin pertemuan Tim Kunspek Komisi XI DPR RI dengan Wali Kota Padang, Dirut PT SMI, Dirut RSUD Dr. Rasidin dan Kepala Kantor Perwakilan Kemenkeu Sumbar, di Aula RSUD Dr. Rasidin, Padang, Sumbar, Kamis (23/1/2020).

Dari pertemuan ini, lanjut Amir, Komisi XI DPR RI mendapatkan gambaran, pemerintah daerah sangat terbantu di tengah-tengah keterbatasan anggaran untuk membangun daerah. “Seandainya tidak ada skema pembiayaan dari PT SMI, mungkin (RSUD Dr. Rasidin) belum bisa seperti ini. Paling-paling dia akan memakai dana-dana yang multi years. Tentu tidak semudah mendapatkan dari PT SMI,” lanjut Politisi Fraksi PPP itu.

Suku bunga yang diberikan perusahaan BUMN ini relatif ringan dan terjangkau oleh debitur. Ia mendorong agar PT SMI mengembangkan skema pembiayaan agar tidak hanya berkutat pada insfrastruktur jalan dan rumah sakit saja. Tetapi juga menyasar kepada PDAM, pasar, serta insfrastruktur lainnya yang dibutuhkan masyarakat daerah.

Meskipun yang diberikan PT SMI kepada debitur sifatnya pinjaman, Amir Uskara meyakini tidak akan ada pemerintah daerah atau institusi yang menunggak bayar. “Jadi saya kira sepanjang komitmen antara Pemda bersama DPRD-nya itu bagus, semua akan berjalan sesuai dengan harapan kita,” ucapnya.

Selain itu, keberadaan PT SMI yang berada di bawah Kementerian Keuangan menurut Amir Uskara, memudahkan ketika akan memilah ataupun menagih ketika ada tunggakan. “Misalnya daerah yang nakal, saya kira bisa dipotong melalui dana transfer daerah yang menjadi haknya mereka, jadi sangat mudah lah untuk PT SMI ini,” tandasnya.

Sebelumnya, Wali Kota Padang, Mahyeldi Ansharullah mengatakan, kehadiran pemerintah melalui pembiayaan infrastruktur RSUD Dr. Rasidin yang dilakukan PT SMI ini sangat membantu Pemerintah Kota Padang. Banyak kemajuan baik itu dari sisi pelayanan maupun sarana dan prasarana di RSUD ini setelah mendapat pinjaman dari PT SMI.

“Alhamdulillah, inilah kondisi RSUD Dr. Rasidin setelah pembiayaan infrastruktur dari PT SMI masuk. Sudah jauh berkembang, baik itu pelayanan terhadap pasien maupun dari sisi kelengkapan alatnya. Kami juga bisa memenuhi pembayaran kepada PT SMI dan tidak menunggak,” terang Mahyeldi.

Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XI DPR RI juga diikuti oleh Anggota DPR RI lainnya, yaitu I.G.A Rai Wirajaya, Hendrawan Supratikno, Dolfie (F-PDI Perjuangan), Puteri Anetta Komaruddin (F-Golkar), Susi Marleny Bachsin (F-Gerindra), Satori, Hasbi Anshory (F-Nasdem), Vera Febyanthy (F-Demokrat), Junaidi Auly, Anys Byarwati (F-PKS) dan Ela Siti Nuryamah (F-PKB). (es)