Sebelum era reformasi DPR disebut sebagai lembaga stempel pemerintah semata namun sejak era reformasi pada tahun 1998-1999 telah terjadi perubahan konstitusi yang membuat kekuasaan dan fungsi DPR sangat besar, karena itu DPR memerlukan dukungan kelembagaan yang kuat untuk menunjang tugas dan fungsinya.

Pendapat tersebut disampaikan oleh Ketua DPR Marzuki Alie saat Sosialisasi Renstra dalam rangka Penguatan DPR RI sebagai pilar demokrasi, di hotel Crown, Kamis, (28/4).

"Kita mengalami perubahan amandemen 4 kali dari tahun 1999-2002, Hasil amandemen sangat luar biasa bagi DPR, saat ini sebagai bentuk hasil reformasi berbasiskan konstitusi amandemen, DPR memiliki kekuasaan yang besar menyusun UU, budget atau anggaran sampai satuan tiga, dan melakukan fungsi pengawasan terhadap pemerintah bahkan karena kuatnya DPR menimbulkan tanda tanya apakah kabinet kita presidensial atau parlementer,"papar Marzuki Alie

Menurut Marzuki, kekuasaan yang besar tersebut harus didukung oleh kelembagaan yang kuat di tubuh kesekjenan DPR. "saat ini harapan masyarakat DPR sebagai lembaga penyeimbang pemerintah semakin menurun dimana dahulu pada era awal reformasi ekspetasinya cukup tinggi namun sekarang selalu berada dibawah 25 persen artinya tidak dipercaya oleh publik atau distrust.

Dia mengatakan, runtuhnya kepercayaan publik akibat banyaknya kasus asusila yang muncul, gratifikasi,maupun suap. "sebagian masih ada yang berjalan proses hukumnya,"paparnya.

Menyinggung kondisi dewan saat ini, Terang Marzuki, apabila sidang dengan Kementerian mereka selalu mengikutsertakan staf maupun tenaga ahlinya dengan dokumen yang sangat lengkap karena itu, paparnya, DPR sangat membutuhkan tenaga ahli yang mampu menguasai bidangnya masing-masing.

"DPR menjadi pihak yang lemah dihadapan pemerintah apalagi saat pemerintah menyampaikan asumsi-asumsinya seperti nilai mata uang, inflasi dan sebagainya, selain itu, DPR juga tidak memiliki database yang kuat yang dapat menjadi bahan dalam menilai UU yang berlaku. Kita tidak punya staf yang cukup untuk mengkaji itu,"jelasnya.

Saat ini, Parlemen amerika memiliki sekitar 7-10 tenaga ahli, sementara hilarry clinton memiliki 25 tenaga ahli yang sebagian dibayar sendiri. Melihat kondisi yang cukup memprihatinkan tersebut, papar Marzuki, dirinya meminta P3DI unutk memberikan input dan masukan perubahan, kelemahan maupun tantangan apa yang harus dirubah kedepannya hingga akhirnya muncul Rencana Strategis DPR RI 2009-2014.

Menurut Marzuki, tantangan yang dihadapi DPR yaitu semakin bebasnya  media yang mampu membuat opini tentang DPR. "jika kita tidak mampu merubah tantangan menajdi keunggulan maka kita tidak bisa menjawab tantangan demokrasi saat ini,"jelasnya.

Disisi lain, setiap anggota DPR memiliki hak konstitusional, karena itu, semua bicara menurut kemauan dan kepentingannya. hal tersebut membuat arah perjalanan DPR menjadi semakin tidak jelas. "Ini merupakan realita yang terjadi dilapangan saat ini,"tambahnya.

Sekretariat Jenderal, lanjutnya, merupakan organisasi yang gemuk sehingga seringkali apabila bicara teknis menjadi semakin rumit."Pada rencana strategis kedepannya, DPR dibagi menjadi Badan Keahlian Fungsional, kemudian kesekretariat Jenderal yang bertugas mengurus keuangan,fasilitas kerja, terakhir badan pengawas internal,"jelasnya.

Perubahan kedepan dari domain kesekjenan, tambahnya, sesuai Renstra DPR nanti DPR akan memiliki budget office, dan database yang lengkap khususnya masukan makro, dan mikro ekonomi, selain itu, akan dibuat legislation center, dan data center. "Semuanya merupakan dukungan teknis untuk Dewan dalam bekerja,karena itu harus ada sistem yang sustain karena DPR datang dan pergi tidak selamanya,"tandasnya.

Menyinggung soal kapasitas Gedung Nusantara I, tambahnya, gedung tersebut dibangun untuk kapasitas 800 orang, namun sekarang sudah ditempati hingga 3000 orang. "Bangunan tersebut dibangun pada zaman orba karena itu apabila ingin memperkuat DPR sebagai lembaga penyeimbang pemerintah maka memperkuat DPR sebagai lembaga merupakan suatu kenistayaan,"kata Marzuki.