Anggota Komisi V DPR RI Syahrul Aidi Maazat usai menerima audiensi perwakilan Anggota DPRD Provinsi Riau dan DPRD Kota Dumai terkait pembangunan infrastruktur Riau, di Ruang Pimpinan Komisi V DPR RI, Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Jumat (24/1/2020). Foto : Runi/Man

Anggota Komisi V DPR RI Syahrul Aidi Maazat mendukung akselerasi pembangunan infrastruktur strategis di Provinsi Riau. Menurutnya, sudah sepantasnya Riau mendapatkan perhatian khusus dari Pemerintah Pusat, mengingat kontribusi Riau terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang tidak sedikit.

“Kita sudah terima aspirasinya dan akan kita sampaikan nanti di rapat-rapat dengan kementerian terkait,” ujar Syahrul usai menerima audiensi perwakilan Anggota DPRD Provinsi Riau dan DPRD Kota Dumai terkait pembangunan infrastruktur Riau, di Ruang Pimpinan Komisi V DPR RI, Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Jumat (24/1/2020).

Politisi F-PKS ini menuturkan, banyak keluhan yang disampaikan delegasi, diantaranya adalah kurangnya keberpihakan anggaran Pemerintah Pusat melalui Dana Alokasi Daerah (DAK). “Apa yang diberikan Riau untuk Indonesia melalui bentuk devisa tidak sebanding dengan infrastruktur yang diberikan. Karena itu, kami ingin menyuarakan bahwa Riau butuh perhatian,” jelasnya.

Terkait hal itu, legislator daerah pemilihan (dapil) Riau II itu menginisiasi pertemuan berkala Komisi yang membidangi infrastruktur ini dengan DPRD Riau, sehingga apa yang menjadi kebutuhan Riau dapat terintegrasi dengan program kerja Pemerintah Pusat.

Dalam pertemuan tersebut, Wakil Ketua DPRD Riau Hardianto menyampaikan harapannya agar pemerintah meningkatkan alokasi APBN dalam bentuk DAK untuk infrastruktur dan perhubungan Riau. Dana tersebut diperuntukkan untuk membenahi sejumlah  ruas jalan nasional di Kabupaten Bengkalis dan Dumai dan normalisasi sungai.

Di sisi lain, politisi Partai Gerindra itu menyebutkan, Balai Wilayah Sungai III (Riau-Kepri) memiliki anggaran terendah kedua se-Indonesia, sebesar Rp 200 miliar pada tahun 2019. Besaran anggaran itu jauh di bawah Provinsi Sumatera Barat yang mengelola dana sebesar Rp 1,3 triliun pada tahun yang sama. Padahal, 70 persen sungai yang ada di Sumbar berhilir di Riau.

Hardianto menambahkan, persoalan lain yang dihadapi Riau adalah abrasi di sejumlah wilayah yang sudah terjadi selama bertahun-tahun. Bahkan, empat pulau terluar di Riau mengalami abrasi dan terancam tenggelam antara lain, pulau Bengkalis, Pulau Rupat, Pulau Batu Mandi, dan Pulau Rangsang.

“Karena itu, wajar kami menuntut hak Riau. Persoalan abrasi ini bukan hanya bicara rumah atau kebun yang ‘jatuh’ ke laut. Tetapi, persoalan kedaulatan NKRI, begitu berkurangnya daratan Riau, ini kan berkurang daratan Indonesia. Kita berharap ada penanganan serius jangan sampai terjadi abrasi luar biasa,” harap Hardianto. (ann/sf)