Tim Kunjungan Spesifik Komisi V DPR RI dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae. Foto : Nita/mr

Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae menilai kondisi geografis sangat mempengaruhi infrastruktur di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Ia yakin Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di bawah kepemimpinan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono memiliki formula dalam menyelesaikan permasalahan infrastruktur di Labuan Bajo, sehingga dapat memiliki infrastruktur yang memadai. Apalagi Labuan Bajo dipersiapkan sebagai lokasi pertemuan G20 dan ASEAN Summit pada tahun 2023.

Hal tersebut mengemuka saat Tim Kunjungan Spesifik Komisi V DPR RI meninjau Jalan Lintas Utara Flores dari Labuan Bajo-Kedindi sepanjang 141,2 Kilometer di daerah Bukit Cinta, Labuan Bajo, NTT, Jumat (24/1/2020). Menurut Ridwan, infrastruktur meliputi jalan, jembatan, irigasi, persawahan, bandara, hingga pelabuhan harus ditingkatkan dengan baik, demi kebutuhan masyarakat, dan semuanya juga membutuhkan keterlibatan seluruh masyarakat bersama-sama untuk meningkatkan perekonomian di sekitar Labuan Bajo.

“Kita berharap Menteri PUPR segera mengambil langkah-langkah konkret supaya Labuan Bajo ini punya nama besar, punya infrastruktur yang bagus. Termasuk persawahan. Saya dengar persawahan di sini sudah cukup bagus, bahkan ada 5000 hektar. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah Indonesia harus tampil pada tahun 2023 sebagaimana pertemuan G20 dan ASEAN Summit seperti yang telah direncanakan oleh Bapak Joko Widodo. Indonesia harus terlihat siap dan sukses melaksanakan kegiatan itu,” dorong Ridwan.

Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Anggota Komisi V DPR RI Ansar Ahmad menilai progres pengembangan Bandara Komodo di Labuan Bajo sudah cukup baik, namun jalan-jalan penghubung yang ada di Labuan Bajo perlu menjadi perhatian. Selain itu jalan nasional dan jalan penghubung yang ada harus dapat dibuka lebar dengan tujuan membuka akesesibilitas wisatawan yang berkunjung ke Labuan Bajo.

“(Pengembangan) Bandara progresnya sudah cukup baik. Kemudian jalan-jalan penghubung di sini yang masih harus jadi perhatian. Ada jalan nasional yang sudah dibangun dan itu harus ditindaklanjuti, kemudian beberapa ruas-ruas jalan yang masih terlalu kecil dan sempit, saya kira di sini perlu dibuka lebih lebar lagi. Sehingga aksesibilitas orang untuk mengunjungi satu kawasan ke kawasan lain pariwisata bisa lebih baik,” tuturnya.

Bupati Manggarai Barat Agustinus Ch. Dula mengaku bahwa Labuan Bajo sangat membutuhkan pembangunan infrastruktur dalam rangka mendukung sektor pariwisata sektor prioritas, mengingat Presiden Joko Widodo juga akan menetapkan Labuan Bajo sebagai destinasi super-premium. Dirinya juga berterima kasih kepada Komisi V DPR RI yang telah berbuat banyak dalam memperjuangkan infrastruktur untuk Manggarai Barat.

“Kondisi existing sekarang belum memadai untuk mendukung pariwisata yang mendunia. Sehingga memang saat ini masih banyak hal-hal yang perlu dilakukan antara lain bandara, kemarin sudah diresmikan hotelnya, kemudian jalan strategis nasional ke utara dan banyak lagi, pembangunan dermaga peti kemas, sekaligus nanti memindah peti kemas dari Labuan Bajo ke dermaga baru sekitar 20 km dari Labuan Bajo,” papar Bupati Agustinus. (nt/sf)