Anggota Komisi V DPR RI Hasan Basri Agus saat mengikuti Komisi V DPR RI meninjau BUMDes di Desa Batu Cermin sebagai Destinasi Wisata Unggulan Labuan Bajo, NTT, Sabtu (25/1/2020). Foto : Nita/Man

Anggota Komisi V DPR RI Hasan Basri Agus mengapresiasi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMdes) oleh Pemerintah Desa Batu Cermin, Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Pasalnya, BUMDes Batu Cermin bisa memiliki sisa hasil usaha (SHU) yang cukup besar, bahkan bisa memberikan hasil penjualan sebesar 20 persen kepada desa. Dirinya pun berharap BUMDes di daerah lain dapat mencontoh BUMDes Batu Cermin.

“Ke depan, kita harapkan BUMDes yang dikelola Desa Batu Cermin semakin berkembang, dan ini menggembirakan kita. Setiap kebijaksanan yang dibuat Menteri PDTT itu nanti dalam hal pengesahan anggaran di Komisi V tentunya dari pihak kita akan mendukung itu,” katanya usai mengikuti Komisi V DPR RI meninjau BUMDes di Desa Batu Cermin sebagai Destinasi Wisata Unggulan Labuan Bajo, NTT, Sabtu (25/1/2020).

Politisi Partai Golkar ini juga berharap desa-desa lain yang ada di seluruh Indonesia dapat mencontoh BUMDes Batu Cermin dalam pengembangan usahanya. Karena bisa dibayangkan dalam jangka waktu beberapa bulan berjalan sudah bisa memberikan SHU sebesar Rp 8-18 juta. Dirinya juga tidak dapat membayangkan dengan kurun waktu beberapa bulan ke depan akan banyak sekali keuntungan yang didapat BUMDes Batu Cermin ini.

“Hanya dua bulan pengelolaan aset dari pada pengelolaan BUMDes Batu Cermin ini sudah menghasilkan SHU ratusan juta. Saya tidak bisa membayangkan nanti apabila itu dikelola setahun, mungkin miliaran rupiah yang bisa dihasilkan. Artinya keberadaan BUMDes ini memberikan dampak positif bagi pengembangan desa ke depan. Itulah pada dasarnya yang kita harapkan usaha-usaha di tingkat desa ini bisa membantu desa dan membangun dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa,” ungkap Hasan.

Dengan adanya kemajuan BUMDes di desa tersebut, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pun akan berupaya melakukan perbaikan infrastruktur di desa tersebut. Namun Hasan meyakinkan masyarakat untuk tidak merasa takut usahanya nanti akan diambil oleh Pemerintah, mengingat sudah kewajiban Kementerian PUPR untuk membuat sarpras, terutama infrastruktur jalan, termasuk di dalamnya perencanaan dan pengembangannya, apalagi Labuan Bajo memiliki potensi wisata luar biasa.

“Dan daerah ini kami rasa nanti ke depan pengembangannya akan luar biasa. Jadi oleh sebab itu, kalau memang ada intervensi dari Pemerintah Pusat mencoba untuk melakukan dan membuat perencanan untuk pengembangan daerah ini, nantinya itu pada akhirnya akan menguntungkan dari desa itu sendiri. Dan tentunya kita dari DPR akan menanyakan pada saat Rapat Kerja dengan Menteri PUPR dan Menhub,” tuturnya.

Terakhir, legislator daerah pemilihan (dapil) Jambi itu meyakinkan bahwa seluruh upaya yang dilakukan oleh Komisi V DPR RI adalah untuk kesejahteraan desa dan daerah itu sendiri, karena kesejahteraan bermula dari desa. Itulah yang melatarbelakangi Presiden Joko Widodo mengeluarkan kebijakan Rp 1 miliar 1 desa. (nt/sf)