Strategi Dagang Indonesia ke Jepang Harus Matang

30-01-2020 / KOMISI VI
Anggota Komisi VI DPR RI Lamhot Sinaga saat raker dengan Menteri Perdagangan di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Kamis (30/1/2020). Foto : Andri/Man

 

Anggota Komisi VI DPR RI Lamhot Sinaga meminta agar Kementerian Perdagangan mempersiapkan langkah-langkah komprehensif untuk mengurangi defisit neraca perdagangan Indonesia. Ia berharap Menteri Perdagangan memiliki strategi yang matang dalam rangka melakukan perjanjian-perjanjian kerja sama perdagangan dengan negara asing.

 

Hal tersebut ia sampaikan dalam Rapat Kerja dengan Menteri Perdagangan beserta jajaran membahas rencana pengesahan Protokol Pertama untuk mengubah Persetujuan Tentang Kemitraan Ekonomi Menyeluruh Antar Negara-Negara Anggota ASEAN dan Jepang di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Kamis (30/1/2020). Lamhot berharap ada paparan lanjutan terhadap kerja sama asing yang dapat meyakinkan Komisi VI DPR RI.

 

“Di depan mata kita sekarang ini, defisit perdagangan kita, neraca perdagangan kita ini sangat jauh. Ada suatu kekhawatiran yang sangat besar khususnya oleh teman-teman di Komisi VI dari seluruh perjanjian-perjanjian ini. Apakah memang ini sebuah jawaban untuk mengurangi defisit neraca perdagangan kita. Mungkin dalam pemaparan ke depan lebih mengutamakan bagaimana perjanjian-perjanjian ini adalah sebuah skenario untuk menjawab mengurangi defisit neraca perdagangan kita,” jelasnya.

 

Politisi Fraksi Partai Golkar tersebut menyarankan agar kesiapan infrastruktur bisa menjadi salah satu hal pendukung ketika kerja sama perdagangan ASEAN-Jepang telah ditandatangani. Terutama instrumen-instrumen pendukung yang akan dilakukan para pelaku usaha untuk berkompetisi dengan SDM asal Jepang.

 

“Tapi kalau kemudian kita hanya mendesain atau membuat narasi-narasi perjanjian ini, tidak memikirkan kesiapan-kesiapan rakyat dan pelaku usaha kita. Saya kira apa yang dikhawatirkan para Anggota Komisi VI bisa menjadi kenyataan, bahwa pasca-perjanjian ini malah akan mengantarkan ke sebuah jurang defisit neraca perdagangan yang semakin besar,” sebut politisi dapil Sumut II ini.

 

Sebab ia mengetahui betul bahwa Jepang merupakan teman bisnis Indonesia yang sangat handal hingga dapat menguasai pasar-pasar Indonesia di segala bidang. Ia juga menyampaikan bahwa Jepang memiliki strategi doktrin yang kuat untuk melakukan upaya invasi di bidang ekonomi perdagangan, sehingga ia berharap Indonesia melalui Menteri Perdagangan dapat mempersiapkan hal tersebut.

 

“Nah kemudian kita juga ingat bagaimana doktrin Jepang. Ini kita tidak bisa lihat ini hanya berdasarkan dari segi ekonomi. Kita tahu misalnya soal doktrin Yoshida yang mensinergikan semua aspek politik ke dalam aspek ekonomi. Mereka hebat. Artinya mereka ini mendorong perjanjian-perjanjian ini ke negara-negara ASEAN dan khususnya ke Indonesia. Sudah mempersiapkan diri dengan betul,” imbuhnya.

 

Bukannya tanpa alasan ia mengatakan demikian, sebab hal yang utama yang harus dilakukan Indonesia saat ini yaitu mengurangi defisit neraca perdagangan yang terus merosot. Menurutnya sangat tidak mudah untuk melakukan hal tersebut di tengah derasnya perang dagang yang dilancarkan saat ini. Untuk itu ia berharap Mendag memiliki political will terhadap hal tersebut.  

 

“Ini kan perlu langkah-langkah strategis. Langkah strategis ini harus di desain, tidak bisa spontan lalu ujungnya dibiarkan. Kita hanya membuat narasi-narasi perjanjian ini lalu kita tidak membuat sebuah desain baru untuk menaikkan itu. Oleh karena itu mungkin sebelum perjanjian ini ditanda tangani perlu sebuah pendalaman yang sangat serius,” tukasnya. (er/sf)

BERITA TERKAIT
Asep Wahyuwijaya Sepakat Perampingan BUMN Demi Bangun Iklim Bisnis Produktif
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berencana akan melakukan rasionalisasi BUMN pada tahun 2025. Salah...
147 Aset Senilai Rp3,32 T Raib, Komisi VI Segera Panggil Pimpinan ID FOOD
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan raibnya 147 aset BUMN ID Food senilai Rp3,32 triliun. Menanggapi laporan tersebut,...
Herman Khaeron: Kebijakan Kenaikan PPN Difokuskan untuk Barang Mewah dan Pro-Rakyat
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen akan mulai berlaku per 1 Januari 2025. Keputusan ini...
Herman Khaeron: Kebijakan PPN 12 Persen Harus Sejalan dengan Perlindungan Masyarakat Rentan
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menyoroti pentingnya keberimbangan dalam implementasi kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai...