Ketua DPR RI Puan Maharani usai menggelar pertemuan dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Menteri Hukum dan HAM Yassona H. Laoly. Foto : Geraldi/mr

Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa saat ini DPR RI masih menunggu draf RUU Omnibus Law bidang Perpajakan yang akan diajukan Pemerintah. Pihaknya mengaku siap untuk membahasnya secara cepat dan konsisten, jika draf RUU tersebut sudah rampung di Pemerintah dan diserahkan pada DPR RI. Puan pun meminta Pemerintah untuk segera menyelesaikan proses penyusunan draf tersebut, sesuai mekanisme yang berlaku agar Omnibus Law bisa segera dibahas di DPR RI.

“Saya minta ke Menkeu untuk mengikuti mekanisme pembahasan di DPR dan menunggu surat Prolegnas dari DPR diterima Presiden. Untuk menyatakan Prolegnas 2020 terkait Omnibus Law, Pemerintah melalui Kemenkeu dan Kemenko Perekonomian akan menyerahkan draf ke DPR nantinya,” jelas Puan usai menggelar pertemuan dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Menteri Hukum dan HAM Yassona H. Laoly, di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Kamis (30/1/2020).

Politisi PDI-Perjuangan ini mengungkapkan, pada prinsipnya DPR RI dan Pemerintah sejalan untuk dapat segera menyelesaikan pembahasan Omnibus Law ini. Ia pun berharap dalam pembahasannya nanti tidak menimbulka  kegaduhan di masyarakat. "Jangan sampai menyalahi aturan. Kalau bisa secepat mungkin sesuai draf, apakah draf terkait pasal-pasal itu kemudian disosialisasikan dengan baik, sehingga tidak ada kegaduhan," tegasnya.

Masyarakat pun diharapkan bisa tenang dalam menyikapi pembahasan Omnibus Law ini karena tujuan dari dibentuknya ini adalah untuk tujuan meningkatkan investasi dan lapangan kerja, yang mana itu sangat dibutuhkan masyarakat. “Visi Omnibus Law untuk membuka lapangan kerja dan investasi. Meskipun saya belum menerima drafnya, tapi saya tahu agar investasi menggeliat,” optimis legislator dapil Jawa Tengah V itu.

Di saat yang sama, Menkeu Sri Mulyani juga menjelaskan bahwa pihaknya siap untuk terus menjalin komunikasi dengan Pimpinan DPR, Komisi XI dan Badan Anggaran. Melalui hubungan yang harmonis ini diharapkan pembahasan Omnibus Law bidang perpajakan ini dapat selesai dengan tepat waktu. Turut hadir, Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan (Korinbang) Rachmat Gobel dan Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah. (hs/sf)