Anggota Komisi IX DPR RI Muchamad Nabil Haroen saat rapat kerja dengan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto beserta jajaran, di Ruang Rapat Komisi IX DPR, Senayan, Jakarta, Senin (3/2/2020).  Foto : Jaka/Man

Masyarakat Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau terus melakukan unjuk rasa menolak kedatangan warga negara Indonesia (WNI) yan dipulangkan dari Wuhan China, karena merebaknya virus corona (2019-nCoV). Bahkan, salah satu masyarakat Natuna menyampaikan aspirasi kepada Anggota Komisi IX DPR RI Muchamad Nabil Haroen di televisi nasional beberapa hari yang lalu. 

Disampaikan Nabil, ada enam poin tuntutan masyarakat natuna kepada pemerintah dalam menghadapi kegiatan karantina WNI dari Wuhan. Menurut politisi Fraksi PDI Perjuangan itu, keresahan masyarakat di Natuna maupun di seluruh Indonesia terkait virus corona disebabkan karena manajemen informasi yang disampaikan pemerintah masih minim. Kemudian sosialisasi terkait rencana isolasi WNI ke Natuna juga kurang terinformasi sehingga terjadi penolakan. 

"Manajemen komunikasi yang kurang bagus perlu diperbaiki untuk mengurangi keresahan masyarakat. Karena perlu kita akui berita hoax lebih menakutkan dari virus corona (2019-nCoV) itu sendiri. Informasi dan Edukasi harus disampaikan terus menerus dan massif," katanya saat rapat kerja dengan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto beserta jajaran, di Ruang Rapat Komisi IX DPR, Senayan, Jakarta, Senin (3/2/2020). 

Adapun enam tuntutan yang disampaikan ialah pertama, Pemerintah Daerah diminta menjadi penyambung lidah masyarakat kepada Presiden dalam menyampaikan tuntutan masyrakat. Kedua, WNI dari Wuhan dipindahkan ke kapal dan dikarantina di lepas pantai. Ketiga, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat memberi kompensasi berupa jaminan kesehatan berupa posko kesehatan darurat.

Keempat, Menteri Kesehatan wajib berkantor di Natuna selama masa observasi WNI dari Wuhan sebagai bentuk jaminan kesehatan dan kemanan masyarakat natuna. Kelima, segala kebijakan Pemerintah Pusat yang akan dilakukan di Natuna, ke depannya harus disosialisasikan. Keenam, apabila Pemda tidak bisa menjadi penyambung lidah, masyarakat Natuna akan menyampaikan mosi tidak percaya kepada Pemerintah. (rnm/es)