Jangan Beri Kesempatan Swasta Impor Solar HSD

04-02-2020 / KOMISI VI
Anggota Komisi VI DPR RI Andre Rosiade saat Rapat Kerja (Raker) dengan Wakil Menteri I BUMN beserta jajarannya di Gedung Nusantara I DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (3/2/2020). Foto : Azka/Man

 

Anggota Komisi VI DPR RI Andre Rosiade secara tegas menolak aktivitas yang dilakukan perusahaan minyak swasta seperti PT. AKR Corporindo dan Exxon and Mobil yang mendapat kesempatan melakukan impor solar jenis High Speed Diesel (HSD) secara masif untuk memenuhi kebutuhan industrinya. Sebab ia mengatakan ini merupakan kerugian besar bagi BUMN.

 

Hal tersebut ia sampaikan ketika Komisi VI DPR RI melangsungkan Rapat Kerja (Raker) dengan Wakil Menteri I BUMN beserta jajarannya di Gedung Nusantara I DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (3/2/2020). Menurut Andre ada keanehan terjadi ketika pihak perusahaan swasta memiliki kuota impor lalu menjualnya kepada pihak BUMN.

 

“Yang dapat impor HSD fuel itu adalah paling banyak swasta AKR juga Exxon. Dan Patra Niaga belanja ke AKR untuk supaya Patra bisa melayani pelanggannya. Ini yang perlu diperjuangkan, masa swasta dan asing dapat hak impor, kenapa perusahaan dalam negeri tidak. Nah, saya tidak ingin menambah kuota impor, tetapi kuota impor yang ada itu tolong diperjuangkan,” jelas Politisi dapil Sumbar I tersebut.

 

Andre mendesak agar fenomena ini diputarbalikkan segera. Dalam hal ini berarti Pertamina Patra Niaga yang seharusnya mendapat kesempatan untuk melakukan jual beli kepada pihak perusahaan swasta. Menurutnya Menteri BUMN harus bersikap tegas menjaga kedaulatan Indonesia dalam ranah dagang BUMN dengan swasta ini.

 

“Kan aneh kebalik-balik negara ini. Seharusnya AKR dan Exxon belanja ke Patra Niaga. Tapi swasta dan asing yang diberikan kesempatan impor. Nah saya minta Wamen bicarakan ke Menteri, laporkan di ratas (rapat terbatas) itu, jangan dibalik-balik logikanya. Jangan sampai kita yang BUMN ini belanja sama asing, belanja sama swasta,” tukas Politisi Fraksi Partai Gerindra ini. (er/es)

BERITA TERKAIT
Asep Wahyuwijaya Sepakat Perampingan BUMN Demi Bangun Iklim Bisnis Produktif
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berencana akan melakukan rasionalisasi BUMN pada tahun 2025. Salah...
147 Aset Senilai Rp3,32 T Raib, Komisi VI Segera Panggil Pimpinan ID FOOD
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan raibnya 147 aset BUMN ID Food senilai Rp3,32 triliun. Menanggapi laporan tersebut,...
Herman Khaeron: Kebijakan Kenaikan PPN Difokuskan untuk Barang Mewah dan Pro-Rakyat
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen akan mulai berlaku per 1 Januari 2025. Keputusan ini...
Herman Khaeron: Kebijakan PPN 12 Persen Harus Sejalan dengan Perlindungan Masyarakat Rentan
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menyoroti pentingnya keberimbangan dalam implementasi kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai...