Ketua Komisi IX DPR RI Felly Estelita Runtuwene saat memimpin tinjauan lapangan Tim Kunspek Komisi IX DPR RI ke BLK Ambon, Maluku. Foto : Oji/mr

Ketua Komisi IX DPR RI Felly Estelita Runtuwene mengapresiasi animo masyarakat, terutama generasi muda Ambon yang antusias mengikuti berbagai pelatihan di Balai Latihan Kerja (BLK) Ambon, Provinsi Maluku. Dimana BLK Ambon menyediakan berbagai pelatihan, seperti servis sepeda motor, las, service AC, desain grafis, administrasi perkantoran berbasis komputer, perhotelan, menjahit, tata busana dan lain-lain.

Namun di sisi lain, Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX DPR RI juga melihat kondisi gedung BLK Ambon yang mengalami beberapa kerusakan akibat gempa bumi pada November 2019, silam sehingga perlu perbaikan ringan. Beberapa ruangan pelatihan komputer juga nampak belum didukung fasilitas pendingin ruangan sehingga cukup panas, tidak nyaman.

“Untuk ruangan pelatihan komputer, saya harapkan segera dibenahi dengan penambahan pendingin ruangan. Karena perangkat komputer itu bisa cepat rusak jika dioperasikan di ruangan dengan suhu cukup panas. Para peserta dan instruktur juga tidak nyaman selama mengikuti pelatihan," tukas Felly usai memimpin tinjauan lapangan Tim Kunspek Komisi IX DPR RI ke BLK Ambon, Maluku, Kamis (6/2/2020).

Politisi Partai Nasional Demokrat (NasDem) ini menambahkan, masih ada kekurangan tenaga instruktur yang berpengalaman di BLK Kota Ambon. Hal ini yang perlu segera mendapatkan perhatian agar tidak mengganggu proses pelatihan yang diberikan mengingat tingginya animo masyarakat untuk mengikuti pelatihan.

“Kekurangan tenaga instruktur pelatihan ini masalah klasik hampir di semua BLK, untuk itu saya minta Kementerian Ketenagakerjaan segera mencari jalan keluarnya agar kebutuhan instruktur BLK bisa segera terpenuhi, apakah melalui rekrutmen CPNS atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)," imbuhnya.

Legislator asal daerah pemilihan Sulawesi Utara ini juga mengapresiasi kondisi BLK Kota Ambon yang secara umum sudah memiliki peralatan pendukung pelatihan yang cukup memadai dan up to date. Dalam kunjungan ini, pihaknya menitikberatkan pada aktivitas BLK Ambon. Menurut Felly, ada beberapa hal yang masih kurang, misalnya pelatihan keahlian kelautan, pelatihan bahasa, serta pelatihan perhotelan juga belum semuanya dilengkapi.

“Daerah ini juga membutuhkan BLK-BLK Komunitas yang tersebar di 9 Kabupaten dan 2 Kota. Di sini baru ada 1 BLK Pusat yang di Kota Ambon dan 3 BLK Kabupaten/Kota. Tadi kita sampaikan kepada perwakilan Kementerian Tenaga Kerja agar BLK Komunitas ada di setiap Kabupaten/Kota," jelas Felly.

BLK Komunitas tersebut harus fokus pada kebutuhan daerahnya. Nanti jika tidak ada jenis pelatihan yang diberikan di BLK Komunitas barulah dikirim ke BLK Pusat di Ambon ini. Daerah ini potensi kelautannya sangat luar biasa, namun keterbatasan kepemilikan atau kewenangan pengelolaan dari wilayah sekian mil yang boleh dikelola oleh Pemerintah Provinsi dan sisanya oleh Pemerintah Pusat ini menjadi kendala untuk putra-putra daerah.

“Ada regulasi yang perlu diperbaiki kembali agar Pemerintah Provinsi diberikan keleluasaan dalam memanfaatkan potensi kelautan melimpah. Di sini perlu dilakukan komunikasi antara pusat dan daerah untuk mencari solusi bersama demi membuka lapangan pekerjaan dan industri kelautan di Maluku pada umumnya,” tandas Felly.

Felly menambahkan, perlu kerja sama yang komprehensif antara pihak BLK dengan Pemerintah Daerah, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI). Apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh para pengusaha (industri) di Maluku harus bisa disiapkan dan dipenuhi oleh Pemda diantaranya menyiapkan SDM melalui pelatihan di BLK. Pasalnya, selama ini ada miss komunikasi antara Pemerintah Daerah dengan BLK dan pihak perusahaan.

“Anggaran pelatihan untuk BLK Pusat di Ambon ini cukup besar jangan sampai mubazir dan melenceng dari target yang diharapkan. Jangan sampai anggaran yang besar menguap begitu saja akibat ketidakmampuan daerah dalam menghasilkan SDM yang siap pakai. Jangan lagi ada ego sektoral seperti yang kita temukan hampir di semua daerah. Bekerjalah bersama untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dan menekan angka pengangguran," pungkas Felly.

Kepala BLK Ambon Yulianti Matandung mengungkapkan pihaknya saat ini membutuhkan 4-6 instruktur, tapi baru dipenuhi 1 instruktur. Hal ini tentu menjadi kendala dalam proses pelatihan BLK yang banyak diminati masyarakat. Lulusan BLK juga diharapkan dapat diserap oleh perusahaan-perusahaan swasta nasional di Maluku.

“Untuk itu dibutuhkan sinergi antara Pemerintah Daerah, BLK, Kementerian hingga perusahaan-perusahaan agar tujuan tersebut tercapai dengan baik. Pelatihan di BLK diberikan secara gratis berbasis kompetensi dasar yang dibutuhkan dunia usaha, juga sesuai minat dan bakat para peserta pelatihan," tutup Yulianti. (oji/sf)