Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Masyarakat (Korkesra) Muhaimin Iskandar usai audiensi di Ruang Rapat Pansus C DPR RI, Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (11/2/2020). Foto : Andri

Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Masyarakat (Korkesra) Muhaimin Iskandar berkomitmen medukung program Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam mewujudkan industri perikanan yang maju serta mensejahterakan nelayan. Sehingga nelayan sejahtera dan maju itu dapat menjadi tonggak ekonomi nasional, sekaligus peningkatan kualitas ekonomi masyarakat.

Pernyataan tersebut ia sampaikan saat pertemuan dengan Menteri Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo, guna menerima audiensi Delegasi Nelayan dan Poros Perikanan Nasional. Muhaimin berharap kebutuhan masyarakat atas gizi dapat terpenuhi dari industri perikanan yang maju dengan pengelolaan yang baik serta sistim budi daya perikanan yang terancana dengan tetap menjaga kelestarian alam.

“Kita bersyukur pagi ini bertemu dengan Pak Menteri. Dan kita berharap pekerjaan dalam lima tahun yang lalu, menjadi bahan penting evaluasi. Sekaligus perjalanan lima tahun ke depan akan sukses dalam memimpin kementerian. Agar nelayan sejahtera, nelayan maju, perikanan menjadi tonggak ekonomi nasional, dan perikanan menjadi pondasi kemajuan bangsa,” jelas Muhaimin usai audiensi di Ruang Rapat Pansus C DPR RI, Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (11/2/2020).

Sementara itu Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Daniel Johan menyampaikan, dukungan DPR RI dari segi regulasi akan diberikan kepada KKP, agar Menteri KP tidak ragu-ragu dalam mengambil keputusan yang bertujuan untuk kemajuan industri perikanan nasional. “Kami ingin memperkuat posisi Pak Menteri, bahwa apa yang akan dilakukan oleh Pak Menteri merupakan tindakan yang sangat benar, yang kita yakini. Lima tahun ke depan Indonesia akan menguasai pangan dunia di bidang protein ikan,” optimis Daniel.

Politisi Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) ini mengungkapkan, sampai saat ini sudah dilakukan serangkaian Focus Group Discussion (FGD) dalam rangka menuntaskan carut marut dunia perikanan dari begitu banyak Peraturan Menteri (Permen) yang menghambat. "FGD ini sudah sangat detail, bahkan kita sudah berusaha membantu Pak Menteri, sampai sudah ada draf Permen-nya. jadi kita sudah membuat tujuh draf Permen, yang bagi kami penting untuk segera disahkan," imbuh Daniel.

Di sisi lain, Menteri KP Edhy Prabowo mengungkapkan, ia ditugaskan Presiden Joko Widodo untuk membangun dua hal utama, yakni membangun komunikasi yang terbuka kepada seluruh nelayan dan membangun industri perikanan di sektor budi daya. “Nelayan itu artinya termasuk pelaku usahanya, yang mengelola sektor ini juga nelayan, dari yang perorangan maupun korporasi, dari yang tradisional maupun yang modern," jelas Edhy.

Sementara itu di sektor perikanan budi daya, Edhy mengakiu saat ini belum sepenuhnya terkelola dengan baik, menurut data yang diungkapkannya baru 10 persen yang terkelola, itu pun belum maksimal. "Kalau kita mampu mengelola setengahnya saja, saya yakin ini akan menjadi dampak yang luar biasa," ujar Edhy. (eko/sf)