Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, menerima Gerakan Reformasi Jember (GRJ) di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (11/2/2020). Foto : Sofiyan/Man

Sejumlah masyarakat yang tergabung dalam Gerakan Reformasi Jember (GRJ) menyambangi DPR RI. Mereka mengkritik sejumlah kebijakan Bupati Jember yang dinilai tidak selaras dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) yang telah disusun. Saat diterima Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, mereka menuntut agar Bupati Jember mundur dari jabatannya saat ini.

Tuntutan tersebut disampaikan Koordinator Aksi GRJ Kustiono Musri kepada Pimpinan dan Anggota DPR RI di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (11/2/2020). Hadir dalam pertemuan tersebut, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Arif Wibowo (F-PDI Perjuangan), Wakil Ketua MKD DPR RI Habiburokhman (F-Gerindra), serta Anggota DPR RI Bambang Haryadi dan Heri Gunawan dari F-Gerindra.

Menanggapi tuntutan itu, Dasco menuturkan akan menjembatani keinginan masyarakat Jember. “Seperti yang disampaikan (pada pertemuan), bahwa itulah suara masyarakat Jember yang memang ingin mengakhiri (masa jabatan Bupati Jember), sehingga masyarakat Jember bisa punya pemimpin baru yang lebih amanah,” kata Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Ekonomi dan Keuangan (Korekku) itu.

Ia juga mengimbau ke depannya partai politik untuk memperkuat seleksi kaderisasi sehingga menghasilkan pemimpin yang amanah dan membela kepentingan rakyat. “Kita akan mengatakan pada partai agar lebih berhati-hati. Jadi bukan salah partai politik juga kalau kemudian tiba-tiba di tengah jalan yang bersangkutan berubah, sehingga ada hukumannya adalah sanksi sosial yang akan dijatuhkan oleh masyarakat jember dan melihat beberapa pelanggaran yang ada disini, kami akan bantu kawal,” terangnya.

Sebelumnya, Koordinator Aksi GRJ Kustiono Musri menyampaikan tuntutan masyarakat Jember agar menurunkan Bupati Jember Faida. Ia mengatakan, aksi yang dituntut oleh masyarakat ini berawal dari banyaknya persoalan di Kabupaten Jember, salah satunya mengubah kedudukan susunan organisasi dan tata kerja (KSOTK).

“Yang paling fatal adalah Bupati tidak mematuhi rekomendasi Pemerintah Pusat. Ada rekomendasi dari KASN (Komisi Aparatur Sipil Negara) terkait pelanggaran sistem merit, tetapi sampai hari ini tidak dilakukan. Kemudian terakhir, surat teguran Kemendagri,” ujarnya sembari menjelaskan, persoalan lainnya yakni telah menolak keabsahan dari panitia angket DPRD Jember yang dinilai telah melanggar aturan konstitusi.

Ia berharap, Bupati Jember incumbent saat ini bisa mundur dari jabatannya, sebagaimana desakan masyarakat Jember. “Ini adalah preseden buruk ketika pak Mendagri dan KASN dan seterusnya itu hanya sekedar macam kertas. Ancamannya berat tapi hanya gertakan saja, diabaikan oleh Bupati. Itu yang menjadi dasar sampai kami harus ke DPR hari ini,” tegasnya. (ann/sf)