Anggota Komisi VI DPR RI Zuristyo Firmadata. Erman/Man

Buruknya kualitas produk dari Badan Usaha Milik Negara Industri Strategis (BUMNIS) menjadi bahan kritik oleh Anggota Komisi VI DPR RI Zuristyo Firmadata. Ia mengungkapkan bahwa kurangnya inovasi dari para Direksi BUMNIS harus diperbaiki secara serius guna mengakomodasi visi Menteri Pertahanan yang menginginkan modernisasi alat utama sistem pertahanan (Alutsista).

Hal tersebut ia sampaikan dalam rapat dengar pendapat (RDP) antara Komisi VI DPR RI dengan direksi dari sembilan perusahaan BUMNIS di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (12/2/2020). Politisi Fraksi Partai NasDem ini menekankan bahwa kurangnya kreativitas dan kualitas sumber daya manusia di dalam perusahaan telah merusak inovasi dalam berkarya guna menghasilkan produk alutsista terbaik bagi negara.

“Produk-produk yang keluar dari perusahaan BUMN yang bapak kelola itu bangsa kita sendiri tidak memakainya. Artinya bapak-bapak ini kurang inovasi atau SDM-nya tidak mumpuni. Contoh PT. PAL, beberapa negara Asia sudah memakai kapal induk. Kita ada? Enggak ada kan! Bapak Prabowo sudah mengumandangkan bagaimana Negara Indonesia ini ingin menjadi Macan Asia. Kita ini negara maritim, semuanya laut, harusnya ada kapal induk,” tegas Zuristyo.

Politisi dapil Bangka Belitung ini mengaku sangat kecewa karena Indonesia memiliki banyak perusahaan dalam negeri yang memproduksi alat pertahanan namun tidak ada satupun memiliki kualitas yang jelas. Untuk itu ia meminta agar sebaiknya perusahaan-perusahaan BUMNIS berinvestasi dengan melakukan transfer teknologi dengan negara-negara yang memiliki industri strategis pertahanan yang baik untuk perbaikan kualitas produksi produk pertahanan. 

Selain itu ia juga menyatakan akan melakukan evaluasi mendalam ketika melakukan rapat kerja dengan Menteri BUMN untuk memastikan kualitas sumber daya manusia yang dimiliki oleh Para Perusahaan BUMNIS ini sudah diisi oleh orang-orang yang tepat. Sebab menurutnya apabila Indonesia ingin memiliki industri pertahanan 4.0, maka harus tancap gas.

“Ini perlu dievaluasi. Kita harus bicara dengan Menteri BUMN evaluasi ini direksi dan komisarisnya. Apalagi disampaikan oleh teman-teman kita ada rangkap jabatan, kemudian menempatkan posisi yang tidak semestinya. Ini salah. Nanti rapat kerja dengan Menteri BUMN akan kita pertanyakan ini. Saya akan pertanyakan apakah orang itu sudah pas di posisinya? Karena tidak ada inovasi,” jelasnya.

Terakhir ia menegaskan bahwa permintaan para direksi BUMNIS terkait perbantuan pencairan Penyertaan Modal Negara (PMN) tidak menjadi masalah asalkan BUMNIS dapat sportif. Artinya DPR dapat membantu pencairan PMN namun BUMNIS harus mampu menciptakan produk-produk yang membanggakan Indonesia.

“Sehingga kalau negara-negara lain bisa membeli, kita menjadi bangga. Apalagi pemerintah kita sendiri merasa yakin bahwa mutu dari alat-alat yang diproduksi itu betul-betul sudah dapat dipergunakan untuk mempertahankan negara. Kita pasti sebisa mungkin kita bantu mereka. Ini namanya sportif,” tukasnya. (er/sf)