Hak Angket yang digulirkan Dewan diantaranya kenaikan bahan bakar minyak dan pelaksanaan ibadah haji terus bergulir. Hak tersebut diharapkan dapat selesai pada periode DPR 2004-2009. Hak Angket DPR tentang Kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang telah berjalan beberapa bulan terus berupaya mencapai hasil maksimal. Kerja Panitia Angket tidak semata-mata berkaitan dengan kenaikan BBM tetapi juga untuk menelusuri dan melakukan penyelidikan berkaitan dengan permasalahan pengelolaan atau miss-management minyak dan gas (Migas) dari hulu sampai hilir. Hal itu diungkap Ketua DPR RI H.R Agung Laksono dalam Pidato Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2008-2009, di Gedung Nusantara II DPR RI, Senin (13/4). “Manajemen di sektor ini belum transparan,” katanya. Agung Laksono menambahkan, DPR akan memproses Hak Angket tentang pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji tahun 1429 H/2008 M. “Dengan angket ini penyelenggaraan ibadah haji diharapkan dapat berjalan lebih baik, tertib dan nyaman,” harapnya. Lebih jauh, Ketua DPR menjelaskan bahwa Tim Pengawas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang dibentuk Dewan dapat menyelesaikan tugas dengan memperhatikan masa bakti periode sekarang. Internal Kedewanan Dalam Rapat Paripurna tersebut, Agung Laksono juga menyoroti masalah internal kedewanan yang menjadi sorotan publik. Salah satunya adalah penangkapan anggota Komisi V DPR Abdul Hadi Djamal oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia diduga menerima suap stimulus proyek pengembangan fasilitas laut dan udara di wilayah Indonesia Timur. “Sembilan orang anggota dewan yang ditangkap oleh KPK telah dijatuhi hukuman,” kata Agung Laksono. “Karena perilaku koruptif beberapa anggota dewan, kewenangan besar yang dimiliki dewan dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya ternyata berakibat buruk dan menjatuhkan nama baik lembaga,” jelasnya. Eksistensi Alat Kelengkapan Dewan dalam menjalankan tugas sampai saat ini masih dipertanyakan masyarakat. Eksistensi Badan Kehormatan (BK) dalam menegakan etika dan citra DPR dalam menangani kasus atau perilaku anggota dewan yang tidak terpuji masih dipertanyakan. “Eksistensinya masih dipertanyakan oleh masyarakat. Untuk itu, langkah-langkah BK yang cepat dan responsif dalam menangani berbagai kasus yang melibatkan anggota dewan sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat,” ujarnya. Dalam pidato sambutan memasuki Masa Sidang IV, Agung Laksono mengingatkan kepada anggota dewan, baik yang terpilih menjadi anggota legislatif periode mendatang dan bagi yang tidak duduk lagi sebagai anggota dewan untuk bertekad menyelesaikan tugasnya dengan baik sampai akhir masa bakti periode 2004-2009. “Karena masih banyak tugas-tugas konstitusional dewan yang harus diselesaikan oleh DPR yang sekarang ini,” tegasnya. Dalam kesempatan tersebut, Agung Laksono mengingatkan bahwa pada akhir masa keanggota DPR supaya komisi-komisi dan alat kelengkapan DPR lainnya membuat inventarisasi masalah. Baik yang sudah maupun yang belum terselesaikan untuk dipergunakan sebagai bahan oleh komisi-komisi atau alat kelengkapan dewan pada masa keanggotaan berikutnya. “Oleh karena itu sudah seharusnya inventarisasi masalah tersebut mulai dipersiapkan pada masa sidang yang sekarang ini,” kata Agung Laksono. Lebih jauh, ia meminta kepada jajaran Sekretariat Jenderal DPR untuk mulai mempersiapkan semua pengurusan yang berkaitan dengan pergantian anggota dewan, terutama dari segi administrasi. Penyelesaian administrasi terkait dengan pensiun anggota dewan harus dapat ditangani secara dini. “Juga semua hal yang berkaitan dengan keanggotaan DPR baru untuk periode 2009-2014 perlu ditangani secara cermat, tertib dan profesional,” ujarnya. (Iwan)