KPI Diminta Kawal Siaran di Wilayah Perbatasan

17-02-2020 / KOMISI I
Anggota Komisi I DPR RI Lodewijk Paulus dalam RDP Komisi I DPR RI dengan jajaran KPI di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (17/2/2020). Foto : Kresno/Man

 

Anggota Komisi I DPR RI Lodewijk Paulus meminta Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) mengawasi isi siaran di wilayah perbatasan Indonesia dan negara-negara tetangga, sehingga masyarakat setempat mendapatkan tayangan siaran nasional maupun lokal yang mampu menjaga nasionalisme dan integrasi bangsa.

 

“Dari aspek fisik, Pemerintah sudah membangun gerbang pintu masuk ke Indonesia yang bagus, itu menjadi kebanggan kita. Tetapi terkait dengan peran KPI, apakah penyiaran sudah membangkitkan nasionalisme dan dan integrasi negara kesatuan ini,” tanya Lodewijk dalam RDP Komisi I DPR RI dengan jajaran KPI di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (17/2/2020).

 

Politisi Partai Golkar itu menuturkan, permasalahan luber-an tayangan siaran asing harus segera ditangani, karena dikhawatirkan menggerus keutuhan dan rasa nasionalisme masyarakat. "Saya berharap KPI Pusat dengan KPI Daerah bisa berkoordinasi terutama di wilayah yang berbatasan langsung dengan Malaysia," katanya.

 

Artinya, kata legislator dapil Lampung I itu, nilai-nilai nasionalisme ini bisa dibangun dengan siaran-siaran yang kontennya bisa membangkitkan  rasa nasionalisme. Sebelumnya, Ketua KPI Agung Suprio menjelaskan masuknya siaran asing ke wilayah NKRI, khususnya di Nunukan dan Tarakan, karena posisi geografi Indonesia lebih rendah daripada Malaysia.

 

“Maka, ketika mereka (Malaysia) memasang tower tentu akan luber siarannya ke Indonesia, terutama di daerah yang Kalimantan Utara atau Sumatera yang berbatasan dengan Malaysia. Sementara, untuk daerah seperti Papua dan NTT (Nusa Tenggara Timur) yang berbatasan langsung dnegan Timor Leste itu tidak terjadi luber-an siaran asing,” jelas Agung.

 

Untuk mengatasi masalah luber-an siaran asing di wilayah perbatasan, KPI menginginkan dilakukan uji coba siaran digital di perbatasan. Menurutnya, analog switch off (ASO) untuk wilayah perbatasan harus segera dilakukan agar kualitas siaran yang diterima masyarakat lebih jernih dan tidak kalah dengan luberan siaran asing.

 

“Mengapa digital, kalau masyarakat diberikan set top box dan kemudian diisi siaran nasional, maka otomatis tidak ada luber-an asing karena mereka tidak punya alat penerimanya, ini kalau kita memakai sistem digital,” jelas Agung. (ann/sf)

BERITA TERKAIT
Indonesia Masuk BRICS, Budi Djiwandono: Wujud Sejati Politik Bebas Aktif
09-01-2025 / KOMISI I
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi I DPR RI Budisatrio Djiwandono menyambut baik masuknya Indonesia sebagai anggota BRICS. Budi juga...
Habib Idrus: Indonesia dan BRICS, Peluang Strategis untuk Posisi Global yang Lebih Kuat
09-01-2025 / KOMISI I
PARLEMENTARIA, Jakarta - Keanggotaan penuh Indonesia dalam aliansi BRICS (Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan) menjadi isu strategis yang...
Amelia Anggraini Dorong Evaluasi Penggunaan Senjata Api oleh Anggota TNI
08-01-2025 / KOMISI I
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini mendorong evaluasi menyeluruh penggunaan senjata api (senpi) di lingkungan TNI....
Oleh Soleh Apresiasi Gerak Cepat Danpuspolmal Soal Penetapan Tersangka Pembunuhan Bos Rental
08-01-2025 / KOMISI I
PARLEMENTARIA, Jakarta - Tiga anggotaTNI Angkatan Laut (AL) diduga terlibat dalampenembakan bos rental mobil berinisial IAR di Rest Area KM...