Asuransi BUMN Perlu Berbenah untuk Dapatkan Kepercayaan Publik

20-02-2020 / KOMISI VI
Anggota Komisi VI DPR RI Nevi Zuairina. Foto: Geraldi/Od

 

Anggota Komisi VI DPR RI Nevi Zuairina meminta dengan tegas agar kasus seperti Jiwasraya adalah pertama dan terakhir. Karena bukan saja merugikan nasabah dengan angka fantastis, juga telah mencoreng bangsa kita di mata dunia berkaitan dengan integritas kepercayaan terhadap kejujuran.

 

"Semoga seluruh Asuransi BUMN tidak mengalami lagi kejadian seperti Jiwasraya. Terutama Asabri, semoga tidak terjerumus seperti Jiwasraya. Kepercayaan publik terhadap asuransi milik negara saat ini sangat berkurang drastis akibat adanya kasus Jiwasraya," tutur Nevi dalam berita rilisnya, Kamis (20/2/2020).

 

Politisi Fraksi PKS ini juga menyoroti berbagai persoalan yang kerap terjadi pada BUMN Asuransi seperti kekurangan cadangan teknis dan kesalahan investasi. Kedua isu penting pada perasuransian ini sangat besar potensi terjadi akibat miss management dan fraud.

 

Persoalan cadangan teknis yang dimaksud adalah terkait direktorat yang mengelola perlu kejelasan. Kredibilitas dan pertanggungjawaban yang dapat ditunjukkan berupa indikator pengukuran yang jelas sehingga DPR RI dan masyarakat Indonesia dapat yakin dan percaya.

 

"Saya berharap, ada komitmen bersama seluruh BUMN Asuransi pada penerapan prinsip-prinsip tata kelola yang baik (Good Corporate Governance), pedoman perilaku (code of conduct) sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku," urai Nevi.

 

Dikatakannya, komitmen BUMN Asuransi ini bila konsisten dilakukan maka  institusi-institusi ini akan menjadi agen pembangunan yang bisa menggerakkan perekonomian lokal maupun nasional. Namun semua komitmen ini perlu dibarengi dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dalam kebijakan investasi dan manajemen portofolio.

 

Khusus pada Jasa Raharja, Nevi menilai masih belum maksimalnya transformasi digital pada sistem pembayaran santunan yang real time.  "Jasa Raharja mampu mengoptimalkan promosi pemasaran dan sosialisasi tentang produk asuransi dengan menggunakan teknologi digital sesuai dengan perkembangan revolusi industri 4.0," pungkasnya. (dep/es)

BERITA TERKAIT
Asep Wahyuwijaya Sepakat Perampingan BUMN Demi Bangun Iklim Bisnis Produktif
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berencana akan melakukan rasionalisasi BUMN pada tahun 2025. Salah...
147 Aset Senilai Rp3,32 T Raib, Komisi VI Segera Panggil Pimpinan ID FOOD
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan raibnya 147 aset BUMN ID Food senilai Rp3,32 triliun. Menanggapi laporan tersebut,...
Herman Khaeron: Kebijakan Kenaikan PPN Difokuskan untuk Barang Mewah dan Pro-Rakyat
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen akan mulai berlaku per 1 Januari 2025. Keputusan ini...
Herman Khaeron: Kebijakan PPN 12 Persen Harus Sejalan dengan Perlindungan Masyarakat Rentan
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menyoroti pentingnya keberimbangan dalam implementasi kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai...