Komisi VI Imbau Pemerintah Rancang ‘Grand Design’ Ekspor-Impor

20-02-2020 / KOMISI VI
Anggota Komisi VI DPR RI Khilmi . Foto: Geraldi/Od

 

Anggota Komisi VI DPR RI Khilmi menyayangkan masih banyaknya industri dalam negeri yang mengandalkan barang-barang impor. Padahal, menurut Khilmi, secara kemampuan industri nasional memiliki competitiveness atau kemampuan daya saing yang terbilang tinggi. Untuk itu, Khilmi mengimbau Pemerintah untuk segera merancang grand design strategi besar dalam penanganan ekspor impor dari hulu ke hilir.

 

Sehingga, dengan demikian dapat tercipta integrasi yang terpadu serta sinergitas yang mumpuni lintas sektor untuk membawa kejayaan industri Indonesia di ranah pentas global. Demikian mencuat saat Khilmi mengikuti RDPU Panitia Kerja (Panja) Perdagangan Komoditas Ekspor dengan menghadirkan Dr. Fithra Faisal Hastiadi dari Universitas Indonesia untuk memberikan masukan terkait peningkatan ekspor komoditas unggulan nasional, di Ruang Rapat Komisi VI DPR RI, Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa (18/2/2020).

 

“Kalau kita bicara ekspor-impor, maka pertama kali kita harus bicara produktivitas dan competitiveness daya saing kita seperti apa. Sebenarnya. soal kemampuan kita ada. Tapi, kenapa volume perdagangan kita masih dibawah 7 persen. dengan potensi kita yang begitu besar. Maka, yang harus kita lakukan jika bangsa kita ini kedepan ingin menjadi bangsa yang produktif harus kita adalah harus ada terciptanya grand design atau strategi besar Pemerintah dalam ekspor impor dari hulu ke hilir,” ujar Khilmi.

 

Selain itu, Politisi Fraksi Partai Gerindra tersebut menyoroti protect dari Pemerintah Indonesia kepada industri makanan ternak dan industri perikanan yang dinilainya masih kurang. Masih lemahnya protect Pemerintah tersebut, sambung Khilmi, menyebabkan perdagangan dalam negeri khususnya industri nasional banyak mengandalkan barang-barang impor.

 

“Di negara-negara lain, untuk makanan ternak dan industri perikanan harganya sangat rendah. Sedangkan, disini kan harga makanan ternak ini kan sangat tinggi. Makanya, ayam Brazil, Pakistan, India bisa ke Indonesia. Ini saya minta Pemerintah segera memberikan solusi untuk memecahkan akar masalah ini,” tandas legislator daerah pemilihan Jawa Timur X tersebut. (pun,can/sf)

BERITA TERKAIT
Asep Wahyuwijaya Sepakat Perampingan BUMN Demi Bangun Iklim Bisnis Produktif
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berencana akan melakukan rasionalisasi BUMN pada tahun 2025. Salah...
147 Aset Senilai Rp3,32 T Raib, Komisi VI Segera Panggil Pimpinan ID FOOD
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan raibnya 147 aset BUMN ID Food senilai Rp3,32 triliun. Menanggapi laporan tersebut,...
Herman Khaeron: Kebijakan Kenaikan PPN Difokuskan untuk Barang Mewah dan Pro-Rakyat
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen akan mulai berlaku per 1 Januari 2025. Keputusan ini...
Herman Khaeron: Kebijakan PPN 12 Persen Harus Sejalan dengan Perlindungan Masyarakat Rentan
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menyoroti pentingnya keberimbangan dalam implementasi kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai...