Anggota Komisi VI DPR RI Tommy Kurniawan. Foto : Geraldi/mr

Anggota Komisi VI DPR RI Tommy Kurniawan menilai Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM) perlu memiliki bank data untuk mengetahui jumlah dan memetakan UMKM di Indonesia sebagai upaya meningkatkan kinerja dan meminimalisir ketidaktepatan penyaluran subsidi atau bantuan kepada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

Hal tersebut diungkapkan Tommy saat Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Menkop UKM Teten Masduki, Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita, serta Kepala BSN Bambang Prasetya di Ruang Rapat Komisi VI DPR RI, Kamis (20-02-2020). Ia mendorong Kemenkop-UKM agar bisa menyediakan bank data terkait jumlah UMKM dengan memanfaatkan teknologi yang sudah berkembang pesat saat ini.

Politisi Fraksi PKB ini mengatakan, jika bank data sudah ada dan dikelola dengan baik dengan memanfaatkan teknologi, kerja Menteri Koperasi dan UKM akan lebih mudah. "Jika Kemenkop UKM tidak memiliki bank data, bagaimana mau mengembangkan UMKM menjadi lebih baik. Saya rasa ini harus bisa menjadi perhatian, karena masalah data di Indonesia ini menjadi sumber masalah, seperti subsidi yang tidak tepat sasaran," tukas Tommy.

Sebelumnya Menkop UKM Teten Masduki menyebutkan, ada 63 sampai 64 juta UMKM di Indonesia dan perlu mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah serta dukungan dari Komisi VI DPR untuk meningkatkan kinerja UMKM Indonesia di bawah naungan Kemenkop-UKM.

"Jumlah UMKM di Indonesia sekitar 63-64 juta UKM. Sehingga kami berharap kepada Komisi VI DPR RI, melalui fungsi pengawasan, legislasi dan anggaran, memberi dukungan  kepada Kementerian Koperasi dan UKM," kata Teten. (qq/es)