Anggota Komisi V DPR RI Irwan saat di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Rabu (26/2/2020). Foto : Runi/Man

Banjir yang melanda kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) mendapat perhatian serius Pemerintah Pusat dan DPR RI. Mengatasi banjir di wilayah ini butuh koordinasi yang baik dengan Pemerintah Pusat. Dibutuhkan keseriusan Pemerintah Daerah (Pemda) untuk mengatasi banjir secara holistik.

“Tanggung jawab Pemerintah Pusat sangat besar dalam mengatasi banjir, sekitar 60-70 persen. Sementara untuk pelaksanaan beberapa program normalisasi membutuhkan keseriusan pemerintah daerah, termasuk pembebasan lahan dan lain-lain. Kalau normalisasi sungai belum selesai dan pembebasan waduk belum selesai, masalah seperti ini akan terus terjadi,” papar Anggota Komisi V DPR RI Irwan di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Rabu (26/2/2020).

Komisi V DPR RI pun mengundang para kepala daerah di tiga provinsi itu, Banten, Jakarta, dan Jawa Barat. Hanya Bupati Bogor yang hadir. Padahal, kata Irwan, Raker bersama Menteri PUPR sudah dijadwalkan lama. Undangan rapat sudah dilayangkan jauh-jauh hari, bahkan sempat ditunda. Komisi V menyesalkan tiga gubernuh tak hadir dalam rapat yang membahas isu krusial, yaitu penanganan bajir di wilayah Jabodetabek.

“Saya pikir sangat jelas, ini menunjukkan ketidakseriusan menyelesaikan masalah banjir secara konprehensif. Masing-masing dengan egonya. APBD-nya merasa sanggup menyelesaikan banjir di masing-masing daerah. Komisi V sudah mengundangnya jauh-jauh hari. Bahkan, sempat diundur beberapa kali menunggu kesiapan semuanya hadir. Pak Ridwan Kamil di Australia, Pak Anies ada tinjauan hari ini. Namun, koordinasi lintas pemerintahan sangat penting,” uangkap politisi Partai Demokrat itu.

Banjir Jabodetabek, lanjut Irwan, tidak lepas dari pengelolaan hulu, tengah, dan hilir. Jadi perlu koordinasi di tiga wilayah itu. sayangnya, tiga gubernur tak hadir. Padahal, Menteri PUPR Mochamad Basoeki Hadimoeljono sudah hadir dan serius membahas penanganan banjir. Bahkan, Kepala BMKG dan Basarnas juga sudah hadir. “Kalau semuanya hadir, kita akan petakan masalah sesuai dengan perencanaan. Artinya, semua kebutuhan ini akan diprioritaskan,” tambah legislator dapil Kaltim itu.

Karena hanya Bupati Bogor yang hadir, maka Kabupaten Bogor mendapat prioritas anggaran untuk penanganan banjir. Kebetulan Komisi V juga pernah berkunjung ke Bogor untuk melihat dari dekat lokasi banjir. “Berdasarkan pemaparan Menteri PUPR atas rencana penanganan banjir di Bogor, selama koordinasinya bagus saya pikir akan jalan. Kita pun setuju dengan alokasi anggaran ke Bogor. Kita tidak mungkin memprioritaskan ke tiga provinsi itu, sementara kita belum mengetahui permasalahan yang ada di provinsi itu sendiri,” tutup Irwan. (mh/sf)