Hilirisasi PTPN Sebaiknya Fokus Pada Produk Akhir

02-03-2020 / KOMISI VI
Anggota Komisi VI DPR RI Deddy Yevri Hanteru Sitorus. Foto : Kresno/mr

 

Anggota Komisi VI DPR RI Deddy Yevri Hanteru Sitorus menyarankan hilirisasi PT. Perkebunan Nusantara (PTPN) fokus kepada produk akhir, bukan produk bahan baku. Menurutnya, hilirisasi PTPN baru dimulai dengan pabrik minyak goreng di Sei Mangkei, Sumatera Utara, dan mereka baru berencana kepada industri turunan yang lain. Langkah ini dinilai agak terlambat, kendati Deddy menilai jika dibutuhkan dan punya potensi bisnis yang cukup baik, tidak masalah untuk dimulai dari sekarang.

 

“Hilirisasi PTPN itu menurut saya bagus, tapi jangan bersaing di pasar yang sudah jenuh. Saya lebih setuju kepada multi tanaman seperti kopi, cokelat dan teh yang bisa jadi end product (produk akhir), jangan lagi jual bahan baku," ujar Deddy dalam rapat Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi VI DPR RI dengan jajaaran direksi PTPN, Telkom, Inalum, KBUMN dan Wakil Gubernur Sumatera Utara di, Medan, Sumut, Sabtu (29/2/2020).

 

Dalam pertemuan tersebut, politisi PDI-Perjuangan itu juga membahas mengenai hilirisasi produk ban yang menurutnya pasarnya sangat besar di Indonesia. Harus dicari investor yang mau membangun dan menggunakan hasil produksi komoditi karet baik oleh PTPN maupun oleh rakyat. “Jangan semuanya diubah ke kelapa sawit, karena kita juga butuh. Hanya saat ini belum ada yang investasi dan belum punya pengalaman untuk mengerjakan hal tersebut,” analisa legislator dapil Kalimantan Utara itu. (eno/sf)

BERITA TERKAIT
Asep Wahyuwijaya Sepakat Perampingan BUMN Demi Bangun Iklim Bisnis Produktif
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berencana akan melakukan rasionalisasi BUMN pada tahun 2025. Salah...
147 Aset Senilai Rp3,32 T Raib, Komisi VI Segera Panggil Pimpinan ID FOOD
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan raibnya 147 aset BUMN ID Food senilai Rp3,32 triliun. Menanggapi laporan tersebut,...
Herman Khaeron: Kebijakan Kenaikan PPN Difokuskan untuk Barang Mewah dan Pro-Rakyat
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen akan mulai berlaku per 1 Januari 2025. Keputusan ini...
Herman Khaeron: Kebijakan PPN 12 Persen Harus Sejalan dengan Perlindungan Masyarakat Rentan
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menyoroti pentingnya keberimbangan dalam implementasi kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai...