Tim Kunjungan Kerja Komisi I DPR  dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi I DPR RI Bambang Kristiono saat pertemuan dengan  Pangdam XIV/Hasanudin Andi Sumangerukka, Pangkoopsau II Donny Ermawan, dan Danlantamal VI/Makasar Hanarko Djodi Pamungkas di Ruang Suryadharma Makoopsau II Makasar, Sulawesi Selatan. Foto : Suci/mr

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Bambang Kristiono menyatakan Komisi I DPR RI akan mengupayakan semaksimal mungkin untuk meningkatkan kekuatan alat utama sistem persenjataan (alusista) dan personel TNI di Makasar, Sulawesi Selatan, melalui terobosan-terobosan, baik dari segi kuantitas maupun kualitas.

“Menurut pendapat saya, kekuatan alutsista dan personil aparat keamanan (TNI) masih harus terus kita tingkatkan baik dari segi kuantitas maupun segi kualitas kemampuan. Dan akan kita upayakan semaksimal mungkin melalui terobosan-terobosan yang ada,” kata Bambang usai memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi I DPR dengan Pangdam XIV/Hasanudin Andi Sumangerukka, Pangkoopsau II Donny Ermawan, dan Danlantamal VI/Makasar Hanarko Djodi Pamungkas di Makoopsau II Makassar, Sulsel, beberapa hari lalu.

Lebih lanjut politisi Partai Gerindra ini menyatakan, bahwa kekuatan alutsista dan personel di Kodam XIV/Hasanudin, Makoopsau II, dan Lantamal VI/Makassar saat ini cukup bisa diandalkan. Namun walaupun bisa diandalkan, ia mengingatkan kepada seluruh aparat keamanan di Makassar jangan lalai, karena masih perlu perbaikan dan penyempurnaan.

“Kekuatan yang ada untuk sementara ini cukup bisa diandalkan. Akan tetapi tidak boleh kita kemudian lalai dengan kondisi dan kekuatan yang ada. Karena di banyak sisi masih perlu banyak koreksi dan perbaikan-perbaikan serta penyempurnaan-penyempurnaan," tegas legislator dapil Nusa Tenggara Barat II itu.

Bambang juga akan mengupayakan adanya peningkatan kesejahteraan prajurit sebagaimana yang diharapkan  dalam pertemuan tersebut, baik yang bertugas di perbatasan maupun yang bertugas di dalam wilayah territorial Indonesia. “Kita juga mendengar, bagaimana berharap kepada pemerintah dan legislatif juga supaya ada peningkatan dalam masalah kesejahteraan. Sebagaimana kita tahu bersama bahwa harga-harga sekarang sudah sangat tinggi bahkan sulit terkendali, dan apa yang mereka terima masih banyak keterbatasan,” ujarnya.

“Ada juga masalah dukungan kesejahteraan yang kalau di luar daerah teritorial (perbatasan) itu tunjangannya lebih besar dan berlipat ganda padahal pada kenyataannya yang berada di dalam maupun di luar teritorial sama-sama meninggalkan keluarga, sama-sama hidup di kapal dan sama dengan tingkat kesulitan yang dihadapi,” tambahnya sembari mengajak untuk menyamakan persoalan di Makassar ini dengan yang berada di wilayah perbatasan, karena persoalannya sama. (sc/sf)