Anggota Komisi V DPR RI Irwan Fecho. Foto : Runi/Man

Anggota Komisi V DPR RI Irwan Fecho mendorong Pemerintah untuk segera mengeksekusi program yang pengelolaannya swakelola oleh masyarakat atau Program Padat Karya Tunai (Cash for Work) tahun 2020 di tengah ancaman ekonomi dan pandemi global belakangan ini. Menurut Irwan, percepatan program padat karya adalah untuk mempertahankan daya beli masyarakat di tengah ketidakpastian kondisi ekonomi akibat pandemi virus Corona (Covid-19) yang terjadi sekarang. 

Untuk itu, sambung Irwan, perlu percepatan oleh Kementerian guna mengurangi dampak ekonomi akibat Covid-19. Demikian dipaparkan Irwan  dalam press release yang diterima Parlementaria, Kamis (26/3/2020). Lebih lanjut, politisi Partai Demokrat tersebut mencontohkan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di tahun 2020 telah menganggarkan sebesar Rp 8,64 triliun untuk program padat karya ini. 

Adapun, ungkap Irwan, anggaran tersebut digunakan untuk tujuh program, yakni Pembangunan Jembatan Gantung, Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3TGAI), Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW). “Serta, penataan Kota Tanpa Kumuh (Kotaku), Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas),” ujar Irwan seraya menegaskan jika hal itu disegerakan maka daya beli akan terpelihara khususnya bagi masyarakat kecil. 

Terkait hal itu, legislator dapil Kalimantan Timur (Kaltim) itu menegaskan program infrastruktur kerakyatan atau padat karya tunai sangat penting bagi masyarakat berpenghasilan rendah.” Sebab, pembangunan infrastruktur padat karya, selain untuk memacu pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan daya beli masyarakat, juga bertujuan mengurangi ketimpangan dan kesenjangan pembangunan antar wilayah serta ketimpangan taraf hidup masyarakat dari segi penghasilan apalagi dalam kondisi ekonomi bangsa di tengah wabah Corona seperti ini,” tutup Irwan. (pun/sf)