Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatuh Wafiroh. Foto : Azka/Man

Komisi XI DPR RI mendorong jajaran Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 memastikan terjaminnya ketersediaan alat pelindung diri (APD) bagi seluruh tenaga medis yang bekerja sebagai garda terdepan dalam penanganan virus Corona (Covid-19). Pasalnya, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatuh Wafiroh mengaku, selama ini pihaknya telah banyak menerima laporan dari sejumlah tenaga medis bahwa kebutuhan akan perlengkapan APD tersebut belum dapat terpenuhi.

“Setiap hari kita mendapatkan banyak laporan dari masyarakat, terutama dari teman-teman tim medis bahwa mereka kekurangan APD. Kalau tim Gugus Tugas bilang sudah terdistribusikan, kita berharap kebutuhannya dapat terjamin. Kita perlu tahu juga sebenarnya kebutuhannya sampai satu bulan ke depan berapa, lalu dalam dua sampai lima bulan ke depan apakah sudah tersiapkan atau belum," kata Ninik, sapaan akrab Nihayatul, di sela-sela Rapat Kerja dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 secara virtual, baru-baru ini.

Seperti diketahui, beberapa waktu yang lalu, Pemerintah Indonesia telah mendatangkan sejumlah alat kesehatan untuk penanganan Covid-19 yang diambil langsung dari Tiongkok dengan Pesawat C-130 Hercules miliki TNI AU. Adapun bantuan alat kesehatan tersebut terdiri dari disposable mask, masker N95, kacamata pelindung, sarung tangan, pelindung sepatu, termometer infrared, dan sejumlah alat pelindung diri.   

Langkah tersebut disambut baik oleh sejumlah legislator yang hadir pada Raker virtual itu. Namun Ninik mengatakan, pendistribusian ke daerah harus dipastikan sesuai dengan jumlah kasus Covid-19 yang ada di daerah tersebut. Sayangnya, ia menilai yang disampaikan Menteri Kesehatan RI Terawan Agus Putranto dalam penjelasannya masih sangat umum, sehingga pihaknya akan mengirimkan sejumlah 'concern' secara tertulis.

"Yang perlu kita make sure, katakanlah kalau Jawa Timur yang banyak kasus itu diberi hanya 8000, tidak  ada yang sampai 10 ribu. Beberapa daerah paling banyak diberikan 8000, Jawa Barat dan Jawa Tengah juga 8000, padahal itu daerah-daerah yang banyak sekali ditemukan kasus positif Covid-19. Apakah bisa kita katakan cukup dengan kondisi seperti itu. Nah, ini yang perlu kita lihat dan nanti perlu pendalaman," imbuh politisi PKB itu.

Berdasarkan sejumlah informasi, Presiden Joko Widodo menyatakan dari total 105.000 APD yang didatangkan oleh Pemerintah Pusat telah didistribusikan ke sejumlah provinsi di Indonesia. Dari jumlah total tersebut, sebanyak 45 ribu unit akan didistribusikan ke wilayah DKI Jakarta, Bogor dan Banten, sementara 40 ribu unit akan dialokasikan untuk Jawa Tengah, Jawa Timur, DI Yogyakarta, dan Bali. Selain itu, jumlah APD yang akan didistribusikan ke seluruh wilayah Indonesia hanya sekitar 10 ribu, sedangkan 10 ribu sisanya dicadangkan.

Melihat hal itu, Komisi IX DPR RI menilai Pemerintah berada dalam posisi yang gagap dalam menangani sebaran pandemi Covid-19 yang kian hari jumlahnya kian bertambah. Ninik mengatakan, pihaknya sejak awal sudah mengatakan untuk menggencarkan sosialisasi sejak awal Februari hingga awal kasus yang terdeteksi pada 17 Maret lalu. Hingga berita ini diturunkan, kasus terkonfirmasi Covid-19 secara nasional sudah mencapai 1046 kasus positif dengan jumlah pasien meninggal dunia sudah mencapai 87 orang.

“Saya kalau mau jujur, sebenarnya Pemerintah dalam posisi yang gagap ya. Memang sudah dari awal saya katakan untuk koar-koar sosialisasi, itu sudah mulai awal bulan kemarin, dan 17 Maret mulai ada kasus, itu pun BNPB sosialisasinya baru stay at home, belum ada sosialisasi seperti apa jika kita terkena dan kemana call center yang bisa dihubungi. Ini sangat gugup dan gagap, tetapi sekarang bukan waktunya lagi kita menyalahkan siapa-siapa, sudah waktunya bagi kita untuk bergerak bersama," pungkas legislator dapil Jatim III itu. (alw/sf)