Sanksi Keras Industri yang Bermain Harga

06-04-2020 / KOMISI VI
Anggota Komisi VI DPR RI Daeng Muhammad. Foto : Dok/Man

 

Anggota Komisi VI DPR RI Daeng Muhammad mendesak Menteri Perindustrian melakukan penyisiran terhadap industri-industri yang masih bermain dengan harga barang di tengah kondisi pandemi virus Corona (Covid-19) ini. Menurutnya kondisi memprihatinkan saat ini, sungguh tidak manusiawi bagi yang melakukan hal tersebut, maka ia menyatakan harus ada sanksi keras yang diberikan terhadap industri nakal tersebut.

 

Hal tersebut ia ungkapkan ketika Komisi VI DPR RI menggelar Rapat Kerja dengan Menteri Perindustrian beserta jajarannya secara virtual yang disiarkan di ruang rapat Komisi VI DPR RI, Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (6/4/2020). Daeng mengaku kecewa terhadap beberapa produk populer yang harganya ikut melonjak hingga 200 persen dari harga normal.

 

“Keberpihakan Pemerintah dalam kondisi seperti sekarang terhadap rakyat itu harus betul-betul keberpihakan yang nyata. Artinya bukan saja kita menyiapkan barang industri yang berkaitan dengan APD (Alat Pelindung Diri), farmasi dan lain-lain, tetapi juga Pemerintah harus bisa intervensi kepada harga jual yang ada di pasaran. Karena kuncinya adalah kondisi seperti sekarang negara harus ada,” tegasnya.

 

Politisi Fraksi PAN ini meminta Menperin untuk menyampaikan permasalahan ini kepada industri, kemudian melakukan kontrol yang ketat mengembalikan harga-harga barang menjadi normal. Menurutnya situasi saat ini sudah membuat seluruh lapisan masyarakat mengalami kesulitan di segi ekonomi sehingga menurutnya sangat keterlaluan jika masih ada pihak yang memanfaatkan.

 

“Kalau penjelasan Pak Menteri mengenai produksi dengan kapasitas yang luar biasa seharusnya kita tidak akan ada kesulitan untuk mendapatkan barang yang kita butuhkan. Tapi kan kenyataannya di lapangan berbeda, kelangkaan barang sangat jelas kita lihat. Harapan saya semua polarisasi yang sudah ada bisa dikontrol penjualannya,” tukas legislator dapil Jawa Barat VII itu. (er/sf)

BERITA TERKAIT
Asep Wahyuwijaya Sepakat Perampingan BUMN Demi Bangun Iklim Bisnis Produktif
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berencana akan melakukan rasionalisasi BUMN pada tahun 2025. Salah...
147 Aset Senilai Rp3,32 T Raib, Komisi VI Segera Panggil Pimpinan ID FOOD
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan raibnya 147 aset BUMN ID Food senilai Rp3,32 triliun. Menanggapi laporan tersebut,...
Herman Khaeron: Kebijakan Kenaikan PPN Difokuskan untuk Barang Mewah dan Pro-Rakyat
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen akan mulai berlaku per 1 Januari 2025. Keputusan ini...
Herman Khaeron: Kebijakan PPN 12 Persen Harus Sejalan dengan Perlindungan Masyarakat Rentan
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menyoroti pentingnya keberimbangan dalam implementasi kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai...