Realokasi Anggaran Kemendag Harus Fokus Stabilisasi Harga Pangan Pokok

07-04-2020 / KOMISI VI
Anggota Komisi VI DPR RI Nevi Zuairina. Foto : Azka/Man

 

Anggota Komisi VI DPR RI Nevi Zuairina mengatakan, sebaiknya ada relokasi anggaran sebesar Rp 1,5 triliun di Kementerian Perdagangan (Kemendag) agar dapat difokuskan pada stabilisasi harga pangan pokok. Sebab, keluhan dari para pelaku UMKM  sudah menumpuk, terutama yang bergerak di berbagai industri makanan dan minuman skala kecil, mengenai tidak terkendalinya harga bahan baku sebagai komponen utama pembuatan produk makanan minuman (Mamin).

 

Hal tersebut ia sampaikan dalam rilisnya seusai mengikuti rapat kerja virtual Komisi VI DPR RI dengan Menteri Perdagangan Agus Suparmanto beserta jajarannya pada Jumat (3/4/2020). Politisi Fraksi PKS ini mendorong ketegasan pemerintah melakukan penindakan kepada para industri nakal yang telah menyebabkan melonjaknya beberapa harga bahan baku di daerah.

 

“Keluhan para penggerak UKM ini banyak dari semakin tingginya harga bahan baku.  Misal gula. Ketua-ketua UKM banyak mengirimkan pesan WhatsApp maupun secara langsung ketika bertemu, mereka sangat resah. Mestinya Pemerintah mampu melakukan penindakan terhadap pelaku usaha yang menimbun atau menetapkan harga di luar kewajaran terhadap komoditas bahan pokok,” kata Ketua Forum UMKM Sumatera Barat ini.

 

Nevi mengatakan, banyak sejumlah izin impor yang dibuka hanya demi memperlancar proses impor produk pangan seperti produk hortikultura dan gula. Namun pada kenyataannya, hingga saat ini produk-produk pangan masih tergolong tinggi harganya seperti bawang putih. Bahkan, lanjut dia, harga gula pasir yang seharusnya memiliki harga eceran tertinggi (HET) gula sebesar Rp. 12.500 per Kg, namun hingga kini di pasaran, masih banyak yg menjual sebesar Rp 19.000 per Kg lebih.  

 

Legislator dapil Sumatera Barat II ini mengatakan bahwa dengan adanya wabah Covid-19 saat ini sangat mempengaruhi aktivitas perdagangan yang ada di Indonesia, sehingga secara langsung mempengaruhi pelaku usaha dalam negeri dan perekonomian nasional. Ia berharap, adanya relokasi anggaran Rp 1,5 triliun di Kemendag, akan mampu memberi dampak stabilisasi harga pangan pokok.

 

"Saya meminta kepada pemerintah, kondisi yang serba sulit ini agar tidak melupakan begitu saja perdagangan luar negeri (ekspor). Program penguatan produk yang berorientasi ekpor secara digital, promosi digital tetap dilakukan minimal bisa disiapkan agar ketika wabah Corona berakhir, kegiatan langsung berjalan secara lancar secara cepat," pinta Nevi.

 

Selain persoalan bahan pokok, ia juga menyoroti persoalan jaminan kesehatan. Nevi meminta dibangun sistem jaminan  atau prosedur legalitas dengan cara bekerja sama dengan Kemenkes bahwa tiap logistik yang berjalan mengangkut barang dan pelaku bebas dari virus Covid-19, sehingga pedagang di pasar yang menerima merasa aman menjual bahan pokok ke konsumen.

 

"Saya berharap, Kementerian Perdagangan akan memberikan sumbangsih kepada pemerintah secara keseluruhan dalam  menjalankan program-program yang berpihak kepada rakyat sehingga perekonomian nasional dapat bangkit kembali pasca wabah Covid-19 ini," tutur Nevi Zuairina. (er/es)

BERITA TERKAIT
Asep Wahyuwijaya Sepakat Perampingan BUMN Demi Bangun Iklim Bisnis Produktif
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berencana akan melakukan rasionalisasi BUMN pada tahun 2025. Salah...
147 Aset Senilai Rp3,32 T Raib, Komisi VI Segera Panggil Pimpinan ID FOOD
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan raibnya 147 aset BUMN ID Food senilai Rp3,32 triliun. Menanggapi laporan tersebut,...
Herman Khaeron: Kebijakan Kenaikan PPN Difokuskan untuk Barang Mewah dan Pro-Rakyat
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen akan mulai berlaku per 1 Januari 2025. Keputusan ini...
Herman Khaeron: Kebijakan PPN 12 Persen Harus Sejalan dengan Perlindungan Masyarakat Rentan
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menyoroti pentingnya keberimbangan dalam implementasi kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai...