Ketua DPR RI Marzuki Ali menyebut praktek percaloan anggaran terasa tapi tiada atau dengan kata lain sulit untuk dibuktikan. Beberapa langkah sudah dipikirkan untuk menghambat praktek seperti ini diantaranya dengan menyiapkan konsep Rumah Aspirasi DPR RI di setiap daerah pemilihan (dapil).

“Rumah aspirasi itu bukan milik partai tapi milik negara. Disini pemda bisa meminta anggota DPR dari dapil terkait memperjuangkan anggaran daerah. Kalau itu dibicarakan lintas fraksi di rumah aspirasi maka perjuangan itu akan lebih terukur, terkoordinasi dengan baik. Tidak seperti sekarang anggota DPR menerima aspirasi sendiri-sendiri, kemudian perjuangan di Jakarta mentok karena saling bertempur diantara anggota dari dapil yang sama,” tegasnya saat bicara dalam pertemuan silaturrahim dengan jajaran redaksi harian Malut Post di Ternate, Sabtu (11/6/2011).

Marzuki menggambarkan 3 anggota DPR dari dapil Malut dapat berembuk dan kemudian membuat prioritas mana anggaran daerah yang patut diperjuangkan lebih awal. Baginya memperjuangkan anggaran daerah yang diwakilinya merupakan hak konstitusional wakil rakyat di parlemen. Keberadaan rumah aspirasi DPR RI di dapil akan menghambat para bupati, walikota ber-gerilya di Jakarta, melakukan lobi anggaran. Padahal rakyat memerlukan mereka di daerah.

Ide pembangunan rumah aspirasi ini menurut Ketua DPR beberapa waktu lalu tidak dapat berjalan karena dikritisi banyak pihak yang tidak memahami permasalahan dengan benar. Setelah publik mengerti ia berjanji pada saatnya usulan ini akan kembali dibahas. Keberadaan rumah aspirasi di daerah akan mengoptimalkan upaya wakil rakyat menyerap aspirasi rakyat yang diwakilinya.

Pengaturan hari kerja anggota DPR nantinya juga akan disesuaikan. Salah satu contoh yang bisa dijadikan referensi adalah anggota kongres Amerika yang membagi waktu kerja, Senin – Rabu bersidang  di gedung parlemen, Kamis – Minggu berkantor di rumah aspirasi di dapil masing-masing. Dengan sistem ini Marzuki memproyeksikan akan terjadi penghematan anggaran negara sampai 1 persen, itu berarti 1 triliun rupiah lebih.

Redaktur surat kabar Malut Post,  Ako La Owi yang menanyakan permasalahan calo anggaran di DPR menilai penjelasan tentang rumah aspirasi sangat logis. Ia berharap solusi ini dapat menghambat ruang gerak percaloan di DPR yang berdasarkan informasi yang diterimanya meminta fee sampai 10 persen dari anggaran yang diperjuangkan. Kondisi ini menurut La Owi jelas merugikan daerah.

Kunjungan yang Mengagetkan

Sementara itu Pimpinan Redaksi Malut Post, Mohammad Syadri mengaku sangat tidak menduga Ketua DPR RI benar-benar akan mengunjungi kantornya. Ketika menerima informasi rencana kunjungan itu ia menanggapi dengan biasa karena sebelumnya sudah ada pejabat dari Jakarta yang berjanji akan datang. Tapi tidak pernah ada realisasinya.

“Sangat tidak terduga karena tidak ada pembicaraan sebelumnya inilah yang membedakan seorang ketua, Pak Marzuki Ali. Ini menunjukkan kapasitas sebagai seorang wakil rakyat, yang meluangkan waktu ketempat kami,” ujarnya mengawali pertemuan silaturrahim di ruang redaksi surat kabar terbesar di Malut ini.

Menjawab hal ini Ketua DPR menjelaskan dalam setiap kunjungan ke daerah ia selalu berusaha hadir di kantor media, silaturrahim dan berdiskusi tentang beberapa masalah negeri ini. Baginya media merupakan alat untuk menjaga proses demokrasi yang saat ini sedang di bangun. Ia menyebut media sebagai pilar keempat dari demokrasi, tanpa media demokrasi itu seperti sayur tanpa garam.

“Media alat kontrol bagi perjalanan demokrasi. Lembaga legislatif yang sangat powerful pasca reformasi tanpa kontrol dari media bisa menjadi lembaga yang selalu memanfaatkan kekuasaan bagi kepentingan kelompok atau golongan. Itu sangat tidak baik bagi perjalanan demokrasi. Lebih dari setahun setengah saya memimpin DPR, media itu sangat penting sekali,” imbuhnya.

Marzuki mengaku selalu berupaya membangun komunikasi dengan siapa saja, bukan karena besar kecil media, “Sekecil apapun media, dia paling tidak melakukan fungsinya sebagai media, jembatan informasi apakah itu sebagai jembatan pencerahan maupun kontrol.” Pada sisi lain politisi Partai Demokrat ini mengingatkan, tulisan media itu sangat tajam dan mampu membangun opini masyarakat. Ia berharap media juga melakukan instrospeksi untuk mencegah terjadinya abuse of power dalam kebijakan pemberitaannya. Kondisi itu jelas tidak sehat bagi perjalanan demokrasi bangsa ini. (iky) foto:parle