Telkom Kurang Agresif Alirkan Internet ke Seluruh Negeri

06-05-2020 / KOMISI VI
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung. Foto : Azka/Man

 

Melihat perubahan metode aktivitas masyarakat di Indonesia yang memanfaatkan jaringan internet di tengah wabah Covid-19 ini, Komisi VI DPR RI melihat ketidakagresifan PT. Telkom Indonesia dalam komitmennya mengalirkan jaringan telekomunikasi ke seluruh negeri. Padahal pandemi ini dianggap sebagai waktu yang tepat bagi PT. Telkom hadir untuk masyarakat dan memberikan layanan telekomunikasinya.

 

Hal tersebut diutarakan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung dalam rapat Komisi VI DPR dengan direksi PT. Telkom Indonesia dan Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) Antara secara virtual, Selasa (5/5/2020). Martin mengatakan daerah di seluruh pelosok negeri dari barat hingga timur Indonesia masih banyak memiliki blind spot, sehingga masyarakat kesulitan mengakses internet untuk beraktivitas secara virtual.

 

“Itu misalnya di Sumatera Utara, di daerah Danau Toba yang merupakan area destinasi wisata pun masih banyak blind spot, ini kita temukan waktu Komisi VI melakukan Kunker Reses ke Sumut itu dilaporkan masih banyak sekali blind spot itu kalau tidak salah sekitar 200 titik. Nah ini kan harusnya momentum untuk lebih giat lagi dalam bekerja,” terang legislator daerah pemilihan (dapil) Sumatera Utara II itu.

 

Politisi Fraksi Partai NasDem ini juga menceritakan keluhan warga yang berasal dari timur Indonesia yang sangat sulit mendapat akses internet, padahal Pemerintah Daerah telah memberikan aturan pembatasan aktivitas. Untuk itu Martin mendorong PT. Telkom segera mengakhiri kesulitan masyarakat terhadap akses internet.

 

“Kita ‘gas’ ini PT. Telkom karena memang ini saatnya mau kapan lagi. Ini saatnya ketika semua orang harus memakai internet. Bisa disediakan misalnya kerja sama dengan penyedia handheld itu ada paket bundle yang murah, yang bisa diakses setiap orang. Harus yang ekonomis, tetapi bisa digunakan melakukan aktivitas belajar online, itu bisa disediakan oleh PT. Telkom,” dorong Martin.

 

Hal yang sama diungkapkan oleh Anggota Komisi VI DPR RI Henrik Lewerissa dari dapil Maluku yang mempertanyakan komitmen PT. Telkom, sehingga aktivitas warga di Maluku yang saat ini memang sudah melek internet saat ini harus tersendat. Ia pun meminta PT. Telkom untuk segera menambah tower-tower base transceiver station (BTS) di Maluku agar masalah ini dapat diatasi.

 

“Banyak sekali pulau yang penghuninya ada, pasarnya ada, demand-nya ada, tapi BTS tower tidak ada, jasa internet tidak ada, jaringan tower tidak ada. Ini kan sangat memprihatinkan sekali. Saya mohon ada langkah konkret dari jajaran direksi Telkom untuk memperbanyak BTS-BTS tower di pulau-pulau di Maluku, sehingga mereka dapat menikmati jasa telekomunkasi ini, “ jelas politisi Fraksi Partai Gerindra ini. (er/sf)

BERITA TERKAIT
Asep Wahyuwijaya Sepakat Perampingan BUMN Demi Bangun Iklim Bisnis Produktif
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berencana akan melakukan rasionalisasi BUMN pada tahun 2025. Salah...
147 Aset Senilai Rp3,32 T Raib, Komisi VI Segera Panggil Pimpinan ID FOOD
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan raibnya 147 aset BUMN ID Food senilai Rp3,32 triliun. Menanggapi laporan tersebut,...
Herman Khaeron: Kebijakan Kenaikan PPN Difokuskan untuk Barang Mewah dan Pro-Rakyat
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen akan mulai berlaku per 1 Januari 2025. Keputusan ini...
Herman Khaeron: Kebijakan PPN 12 Persen Harus Sejalan dengan Perlindungan Masyarakat Rentan
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menyoroti pentingnya keberimbangan dalam implementasi kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai...