Sondang Tampubolon Apresiasi Pelayanan Perusahaan Transportasi Daring

06-05-2020 / KOMISI VI
Anggota Komisi VI DPR RI Sondang Tiar Debora Tampubolon. Foto : Azka/Man

 

Anggota Komisi VI DPR RI Sondang Tiar Debora Tampubolon memberikan apresiasi kepada penyedia jasa transportasi daring (online) yang terus berkomitmen untuk menyediakan kebutuhan masyarakat dalam kondisi pandemi Covid-19 yang serba sulit saat ini. Menurutnya para perusahaan ini telah berhasil menyelamatkan pergerakan arus barang yang menjadi kebutuhan masyarakat sehari-hari.

 

Hal tersebut ia sampaikan dalam rapat antara Komisi VI DPR RI dengan Direktur Utama dari PT. Gojek dan PT. Solusi Transportasi Indonesia (Grab) secara virtual pada Rabu (6/5/2020). Menurutnya transportasi online dalam kondisi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) saat ini telah memudahkan masyarakat Indonesia yang selama ini mengikuti imbauan Pemerintah dengan bertahan di rumah masing-masing.

 

“Oleh karena itu kami memberikan penghargaan setinggi-tingginya pada seluruh jajaran transportasi online dan juga kepada para mitra-mitra transportasi online, baik itu driver dan mitra UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) yang masih saat ini dengan keterbatasan-keterbatasan yang ada memberikan pelayanan atau servisnya kepada masyarakat seluruh Indonesia,” ucap politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini.

 

Sondang juga mengungkapkan bahwa perkembangan industri ini telah menjadi lifestyle di Indonesia, sebab tidak sedikit dari para pekerja formal sekalipun yang tergiur dalam bisnis ini dan kemudian beralih menjadi mitra. Hal ini tentu menurutnya sangat berpengaruh besar dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

 

“Kita bisa melihat bahwa banyak pekerja-pekerja formal di Indonesia yang profesinya mungkin sudah cukup baik bekerja di sektor formal, beberapa waktu belakangan ini berubah atau mengambil alih profesi lain yaitu menjadi mitra para transportasi online ini baik menjadi driver di Gojek, Gocar, dan lain sebagainya,” imbuh Sondang.

 

Kemudian legislator dapil DKI Jakarta I itu menambahkan bahwa sudah waktunya Pemerintah melakukan transformasi dalam bentuk regulasi yang dapat meningkatkan tata kelola industri transportasi di dalam negeri. Sebab menurutnya kondisi regulasi saat ini masih belum berjalan baik, sehingga memungkinkan adanya tumbuh perusahaan-perusahaan baru yang tidak diharapkan.

 

“Karena saya melihat bahwa ini adalah sesuatu yang menjanjikan dan futuristik. Kita harus memberikan masukkan insight-insight kepada pemerintah bahwa ini harus ada terjadi transformasi kepada digitalisasi. Supaya ini bisa menjadi salah satu indicator performance daripada industri transportasi kita,” jelas Sondang.

 

Bukan tanpa alasan, Sondang justru berharap perusahaan yang akan berpartisipasi nanti dapat membantu menumbuhkan sentra-sentra ekonomi baru di masyarakat Indonesia. “Kita  berharap tidak hanya pertumbuhan ekonomi yang naik, tetapi pendapatan atau income per kapita masyarakat Indonesia dengan adanya unicorn ini pun bisa terasa, karena ini merupakan salah satu indikator kesejahteraan masyarakat,” tukasnya. (er/sf)

BERITA TERKAIT
Asep Wahyuwijaya Sepakat Perampingan BUMN Demi Bangun Iklim Bisnis Produktif
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berencana akan melakukan rasionalisasi BUMN pada tahun 2025. Salah...
147 Aset Senilai Rp3,32 T Raib, Komisi VI Segera Panggil Pimpinan ID FOOD
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan raibnya 147 aset BUMN ID Food senilai Rp3,32 triliun. Menanggapi laporan tersebut,...
Herman Khaeron: Kebijakan Kenaikan PPN Difokuskan untuk Barang Mewah dan Pro-Rakyat
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen akan mulai berlaku per 1 Januari 2025. Keputusan ini...
Herman Khaeron: Kebijakan PPN 12 Persen Harus Sejalan dengan Perlindungan Masyarakat Rentan
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menyoroti pentingnya keberimbangan dalam implementasi kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai...