Pelaksanaan PSBB Masih Kurang Maksimal

13-05-2020 / KOMISI II
Anggota Komisi II DPR RI dapil Sumbar II Guspardi Gaus. Foto : Runi/Man

 

Kebijakan pemerintah untuk melaksanakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) disejumlah daerah di Indonesia saat ini sedang berlangsung, bahkan beberapa daerah memperpanjang pelaksanaannya. Namun realita di lapangan, pelaksanaan pemberlakuan PSBB ini dinilai masih kurang maksimal.

 

Hal itu diungkapkan Anggota Komisi II DPR RI dapil Sumbar II Guspardi Gaus dalam keterangan persnya kepada Parlementaria, Rabu (13/5/2020). Ia menyoroti masih banyak terjadi pelanggaran diberbagai daerah di Indonesia, baik berasal dari masyarakat yang melanggar aturan maupun pemerintah dan aparat yang belum optimal melakoni tugasnya terkait penanganan wabah Covid-19.

 

Dikatakannya, kerumunan dan keramaian orang masih terjadi di beberapa tempat. Hal ini tentu sangat berbahaya bagi keselamatan nyawa warga masyarakat dan bertentangan dengan kebijakan pemerintah mengenai protokol kesehatan untuk menekan laju pandemi wabah Corona (Covid-19 ).

 

"Petugas di lapangan dan pejabat terkait harus tegas dan jangan mau berdamai dengan pengusaha dan siapapun yang melanggar aturan PSBB yang telah di tetapkan pemerintah," tandas Guspardi, Rabu (13/5/2020).

 

Keselamatan dan kesehatan masyarakat harus menjadi hal yang utama ditengah pandemi Covid-19 yang masih belum bisa dipastikan kapan berakhirnya. "Pemkab dan pemkot di seluruh Indonesia harus melakukan pengetatan dan pengawasan yang lebih intens di daerahnya masing-masing," ujarnya. (dep/es)

BERITA TERKAIT
Bahtra Banong Ingatkan Hakim MK Jaga Netralitas dalam Sengketa Pilkada Serentak
09-01-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra Banong, mengingatkan seluruh hakim Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menjaga netralitas...
Komisi II Siap Berkolaborasi dengan Kemendagri Susun Draf dan NA RUU Pemilu
06-01-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda menegaskan pihaknya siap berkolaborasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam...
Perlu Norma Baru untuk Antisipasi Terlalu Banyak Pasangan Capres-Cawapres
04-01-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, menyebut DPR dan pemerintah akan mengakomodasi indikator pembentukan norma baru...
Putusan MK Hapus Ambang Batas Pencalonan Presiden Jadi Bahan Revisi UU Pemilu
03-01-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta – Mahkamah Konstitusi (MK) menghapus ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold yang diatur dalam Pasal 222 Undang-Undang...