The 3^rd Executive Bureau Meeting Forum of Asia Pacific Parliamentarians on Education (FASPPED)

Jakarta—

DPR RI menegaskan FASPPED Jakarta Action Plan yang dihasilkan dalam Sidang Umum FASPPED ke-1 di Jakarta, Juni 2010 lalu sebagai fondasi penting kebijakan parlemen untuk pelaksanaan Education For All (EFA) di kawasan Asia Pasifik. Penegasan itu disampaikan oleh Delegasi DPR RI saat menghadiri The 3^rd Executive Bureau Meeting Forum of Asia Pasific Parliamentarians on Education (FASPPED), pada 18-19 Juni 2011 di Tehran, Iran. Delegasi DPR RI terdiri dari Wakil Ketua BKSAP DPR RI Dr Nurhayati Ali Assegaf (Ketua Delegasi) didampingi oleh Heri Akhmadi selaku anggota Delegasi.

“Kami mengharapkan Iran sebagai Presiden FASPPED saat ini dapat mendorong negara anggota untuk menerapkan statuta FASPPED dan juga Jakarta Action Plan,” kata Ketua Delegasi DPR RI, Dr Nurhayati Ali Assegaf dalam pertemuan yang dihadiri oleh Indonesia, Iran, Korea Selatan, Vietnam dan Bangladesh selaku anggota Executive Bureau of FASPPED; Thailand, Rumania, Afghanistan dan Pakistan selaku observer, serta perwakilan dari UNESCO.

Dalam kesempatan tersebut, Nurhayati menegaskan berbagai perubahan yang terjadi di dunia global seperti krisis keuangan, fluktuasi harga makanan dan energi serta perubahan iklim telah menambah tantangan baru bagi pelaksanaan EFA (pendidikan untuk semua) di dunia. Namun demikian, “Dorongan bagi komunitas regional untuk bekerja sama lebih erat dan strategis menjadi lebih kuat. FASPPED harus memastikan bahwa pendidikan tetap menjadi elemen penting dalam pembangunan di Asia Pasifik,” tegas Nurhayati.

Agenda pertemuan itu sendiri adalah paparan dari masing-masing negara terkait topik Challenges and accomplishment with respect to EFA: future orientations, with special reference to the FASPPED mission and objectives danjuga pertukaran pandangan atas implementasi Jakarta Action Plan. Selain itu, Delegasi juga mengikuti Regional Workshop on the Role of Education in meeting Challenges of the Contemporary World: Quality Education, a Key Instrument in the Recognition of Sustainable Development Goals.

Dalam presentasinya, anggota Delegasi DPR RI Heri Akhmadi, menuturkan sejumlah tantangan dan hambatan Indonesia dalam meraih EFA. Heri memaparkan mengenai tantangan yang ada di mana Indonesia memiliki wilayah yang luas, kontur wilayah yang berbukit-bukit dan kepulauan, dengan keragaman budaya, adat istiadat dan masyarakatnya. “Namun demikian, angka pencapaian partisipasi sekolah dasar telah mencapai 95% dari target nasional. Amandemen UUD 1945 juga menggariskan pendidikan sebagai hal terpenting dalam pembangunan bangsa, dengan kewajiban alokasi anggaran sebesar 20% dari APBN atau Rp 207,41 triliun yang menjadi anggaran terbesar sepanjang sejarah pendidikan di Indonesia,” ujarnya.

Output dari pertemuan tersebut adalah butir-butir resolusi di mana Delegasi DPR RI berhasil menegaskan Jakarta Action Plan sebagai kerangka kerja implementasi EFA di kawasan Asia Pasifik sehingga policy Indonesia terkait alokasi anggaran pendidikan 20% dari anggaran belanja menjadi konsensus bersama. Dalam kesempatan tersebut, Indonesia menjadi co-sponsor dalam penetapan tanggal 1 Oktober sebagai Day for Supporting education of the Palestinian women and children towards achieving EFA Goals. “Kami meminta UNESCO untuk meng-endorse-nya pada tataran internasional,” sambung Nurhayati. Selain mengikuti acara tersebut, Delegasi juga bertemu secara bilateral dengan Ketua Parlemen Iran HE Ari Ardhesir Larijani, dan juga pejabat Parliamentary Union of OIC States (PUIC). (BKSAP DPR RI / Pemberitaan ).