Komisi II DPR RI belum dapat menerima usulan penambahan anggaran yang diajukan Badan Pertanahan nasional (BPN) dalam APBN Perubahan Tahun Anggaran 2011.

        Namun demikian, Dalam Rapat Dengar Pendapat, Rabu (6/7) di gedung DPR, yang dipimpin Wakil Ketua Komisi II Ganjar Pranowo, Komisi II DPR RI meminta BPN untuk mengajukan kembali usulan tersebut pada APBN Tahun 2012.

       Dalam APBN Perubahan Tahun Anggaran 2011, Sekretaris Utama BPN Managam Manurung menyatakan BPN mengusulkan penambahan anggaran sebesar Rp.50 miliar.

      Selain itu, sehubungan dengan tingkat penyerapan anggaran BPN pada tahun 2010 sebear 72,69%, BPN diminta lebih mengoptimalkan pemanfaatan anggaran untuk meningkatkan kinerja sekaligus mencapai target yang telah ditetapkan. “Komisi II meminta kepada BPN agar pada tahun-tahun mendatang lebih efektif dalam perencanaan pengalokasian anggaran untuk masing-masing program kegiatan.” tegas Ganjar Pranowo.

       Terkait dengan hasil pemeriksaan laporan keuangan BPN tahun 2010, Komisi bidang pertanahan tersebut memberikan aspresiasi kepada BPN yang mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WTP) dari BPK. “Komisi II DPR RI mendorong BPN untuk terus meningkatkan kinerjanya sehingga di tahun-tahun yang akan datang bisa mendapatkan opini WTP,” jelasnya.

    Selanjutnya, Komisi II mendesak BPN untuk lebih meningkatkan kerjasamanya dengan Pemerintah Daerah, dalam hal pelaksanaan program dan kegiatan yang berkaitan langsung dengan kepentingan masing-masing daerah tersebut.  (as)