Anggota Komisi I DPR RI Rizki Aulia Natakusumah dalam Rapat Kerja Komisi I DPR RI dengan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Senin (23/6/2020). Foto : Oji/Man

Komisi I mendukung upaya Kementerian Luar Negeri dalam menjalankan diplomasi Indonesia untuk terus menyuarakan pentingnya aksesibilitas terhadap obat-obatan dan vaksin Covid-19 dengan harga terjangkau bagi semua negara, termasuk negara berkembang dan negara terbelakang. Anggota Komisi I DPR RI Rizki Aulia Natakusumah mengatakan Indonesia perlu meningkatkan kerja sama dan kemitraan strategis di regional maupun multilateral,  terutama di masa pandemi virus Covid-19.

“Kami mendorong Pemerintah meningkatkan kerja sama terkait dengan pertukaran informasi secara internasional dan menunjang penelitian di dalam negeri kita terkait penanganan Covid-19,” kata Rizki dalam Rapat Kerja Komisi I DPR RI dengan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Senin (23/6/2020). Rizki menuturkan vaksin Covid-19 akan menjadi peluang bisnis negara-negara maju. Kendati masih berproses, sejumlah negara mengklaim telah mengamankan pasokan vaksin bagi warganya.

Karenanya, politisi Partai Demokrat itu mendorong Kemenlu untuk terus berupaya memfasilitasi produksi obat-obatan Covid-19 dalam negeri serta pengembangan vaksin secara mandiri. Dia menambahkan, bagaimana penanganan Covid-19 di dalam negeri akan berimplikasi terhadap peranan Kemlu untuk optimalisasi diplomasi RI untuk pemulihan ekonomi ke depan.

"Ini juga merupakan isu sangat sensitif karena terkait Covid -19, dalam fit and proper test Dubes kemarin kita mempertanyakan bagaimana menjaga citra kita di dunia internasional dalam masa pandemi Covid-19 dan secara rasional, mereka sampaikan bahwa citra bangsa kita di luar tergantung dengan apa yang kita lakukan dalam negeri," jelasnya.

Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan sejak awal pandemi, diplomasi Indonesia fokus untuk memastikan ketersediaan peralatan medis dan obat-obatan serta akses ke vaksin. “Kemlu juga memfasilitasi pemenuhan kebutuhan obat-obatan dalam negeri untuk penanganan Covid-19, termasuk melalui pembelian obat jadi secara business to business, dukungan hibah obat serta fasilitasi pembelian bahan baku obat," ungkap Retno.

Dia menambahkan, hingga saat ini Indonesia secara konsisten bekerja untuk menyuarakan accessibility dan affordability of vaccine, dalam berbagai forum multilateral.  Retno menyebut, vaksin akan menjadi game changer oleh karena itu prinsip-prinsip soal akses dan terjangkaunya harga vaksin harus terus didengungkan untuk mendapatlan dukungan yang luas.

Kemlu juga mendukung penanganan Covid-19 melalui kolaborasi dan kerja sama internasional. Salah satunya, Indonesia berpartisipasi dalam Global Solidarity Trial yang menguji cobakan beberapa jenis obat-obatan untuk menangani Covid-19. Menurutnya, 22 rumah sakit di Indonesia yang tergabung dalam uji coba tersebut.

"Terdapat 22 rumah sakit yang ikut dalam solidarity trial tersebut dan uji coba ini akan selesai pada bulan Juli mendatang. Mengenai hasil solidarity trial dan obat-obatan merupakan ranah Kemenkes. Ranah kami di Kemlu ingin memastikan langkah diplomasi dapat memfasilitasi produksi didalam negeri sehingga akses kita semakin baik," tambah Retno.

Mengenai pengembangan vaksin, Indonesia mengambil 2 langkah strategi, yakni pengembangan vaksin nasional melalui konsorsium nasional Kementerian dan lembaga, lembaga riser dan BUMN. Selanjutnya, pengembangan vaksin melalui kerja sama internasional antara perusahaan farmasi nasional dengan mitra di luar negeri.

Selain akses terhadap vaksin, Komisi I DPR RI meminta Kemenlu memaksimalkan kiprah keanggotaan di Dewan Keamanan (DK) PKBB 2019-2020 dan Dewan HAM PBB 2020-2022 untuk menjaga prinsip multilateralisme, serta mengoptimalkan peran di Dewan Ekonomi dan Sosial PBB (UN ECOSOC) 2021-2023 untuk pemulihan sosial-ekonomi pasca pandemi Covid-19.

Komisi I DPR RI juga mendorong Kemlu untuk mengevaluasi kontribusi keanggotaan Indonesia di Organisasi Internasional (OI) terutama untuk mendukung agenda prioritas diplomasi RI ke depan, yakni health security dan pemulihan ekonomi. (ann/sf)