Anggota Komisi V DPR RI Irwan Fecho dalam Rapat Kerja Komisi V DPR RI dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (24/6/2020). Foto : Runi/Man

Tarif Tol Balikpapan-Samarinda (Balsam) yang dirasa masyarakat Kalimantan Timur terlalu memberatkan menjadi sorotan khusus Anggota Komisi V DPR RI Irwan Fecho. Dalam Rapat Kerja Komisi V DPR RI dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono beserta jajaran, Irwan menegaskan agar Menteri PUPR mengevaluasi kembali keputusan yang ditekennya soal tarif Tol Balsam itu.

“Mohon kebijakan, agar PUPR mengevaluasi putusan tarif Tol Balsam. Masyakarat khususnya yang berada di Kaltim sangat keberatan dengan penentuan tol yang per kilometer lebih dari Rp 1.000,” ujar Irwan kepada Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam Rapat Kerja Komisi V DPR RI, yang diselenggarakan secara fisik di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (24/6/2020) dan secara virtual.

Lebih lanjut, politisi F-Demokrat tersebut juga menyampaikan lewat surat titu kepada Menteri PUPR. Seperti diberitakan sebelumnya, besaran tarif Tol Balsam yang ditetapkan Menteri PUPR lebih besar dari usulan tarif sebelumnya. PT. Jasamarga Balikpapan Samarinda (JBS) mengusulkan tarif Rp 1.000 per kilometer. 

Pada tiga tol sepanjang 64,87 km itu, tarif terjauh untuk kendaraan Golongan I dengan jenis sedan, jip, pikap atau truk kecil dan bus adalah Rp 64.870. Namun, tarif dalam SK Menteri justru Rp 75.500 yang jatuhnya Rp 1.179 per km. Sedangkan, Golongan II-III adalah Rp 1.935 per kilometernya. Untuk Golongan IV-V adalah Rp 2.582 per km-nya. Selain itu, Irwan mendorong Kementerian PUPR agar mengoptimalisasikan metode padat karya betul-betul juga menjadi program unggulan PUPR pada tahun 2021 mendatang.

Mengingat, ungkap Irwan, program padat karya PUPR sudah terbukti bermanfaat di tengah pandemi yang mampu menggerakkan perekonomian sampai di pedesaan. “Di samping, membantu dari sisi pertanian mereka juga dapat upah penghasilan dari swadaya ini sangat bagus dan semua Kementerian harus mengadopsi program padat karya PUPR,” papar legislator dapil Kalimantan Timur tersebut sembari mengapresiasi. (pun/sf)