Anggaran Pengembangan IKM Sudah Prioritas, Namun Jumlahnya Minim

24-06-2020 / KOMISI VI
Anggota Komisi VI DPR RI Siti Mukarommah. Foto : Azka/mr

 

Anggota Komisi VI DPR RI Siti Mukarommah mengapresiasi komposisi anggaran Kementerian Perindustrian 2021 yang menempatkan pengembangan Industri Kecil Menengah (IKM) kembali menjadi anggaran prioritas. Akan tetapi politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menyayangkan bahwa anggaran tersebut masih sangat minim dibanding jumlah IKM di Indonesia yang pada hari ini jumlahnya mencapai 44 juta.

 

Hal tersebut ia sampaikan usai Komisi VI DPR RI melangsungkan Rapat Kerja dengan Menteri Perindustrian dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) membahas Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian dan Lembaga 2021 di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa (23/6/2020). Menurut Siti, anggaran pengembangan IKM ini sangat dibutuhkan melihat situasi mereka saat ini terdampak akibat pandemi Covid-19.

 

“Mereka (IKM) semuanya adalah bagian dari yang terdampak dari adanya Covid-19 ini. Bagaimana dengan IKM yang sudah kita dampingi dan kita kembangkan? Karena sampai hari ini hampir semua mereka ‘teriak’ karena ketika Kementerian dan Lembaga menyampaikan bahwa hari ini dalam Covid ini melakukan prioritas kepada mereka, tapi faktanya mereka belum menerima apapun,” ungkap politisi Jawa Tengah VIII ini.

 

Kemudian ia menegaskan komitmen Kementerian Perindustrian untuk menyalurkan bantuan pengembangan kepada IKM-IKM tesebut secara konkrit. Dalam artian menjunjung keadilan mengenai sektor mana yang harus diprioritaskan terlebih dahulu serta sektor mana yang memang masih bisa berusaha secara mandiri.

 

“Nah artinya sisi ini saya pikir dari Kementerian Perindustrian kita ingin bagaimana itu bisa sampai kepada mereka dan konkret mereka merasakan kehadiran negara untuk menumbuhkembangkan kembali, mengembangkan kembali agar mereka juga yang pertama punya daya beli, kedua mereka juga melakukan ikhtiar-ikhtiar dalam pengembangan usahanya ini,” tukas wanita yang kerap disapa Ema tersebut. (er/sf)

BERITA TERKAIT
Asep Wahyuwijaya Sepakat Perampingan BUMN Demi Bangun Iklim Bisnis Produktif
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berencana akan melakukan rasionalisasi BUMN pada tahun 2025. Salah...
147 Aset Senilai Rp3,32 T Raib, Komisi VI Segera Panggil Pimpinan ID FOOD
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan raibnya 147 aset BUMN ID Food senilai Rp3,32 triliun. Menanggapi laporan tersebut,...
Herman Khaeron: Kebijakan Kenaikan PPN Difokuskan untuk Barang Mewah dan Pro-Rakyat
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen akan mulai berlaku per 1 Januari 2025. Keputusan ini...
Herman Khaeron: Kebijakan PPN 12 Persen Harus Sejalan dengan Perlindungan Masyarakat Rentan
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menyoroti pentingnya keberimbangan dalam implementasi kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai...