Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati. Foto : Arief/mr

Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati mengingatkan Pemerintah bahwa anggaran memiliki peran utama atau instrumen penting untuk menyejahterakan rakyat. Menurutnya, sebelum Pemerintah dan Legislatif membahas tentang redesain anggaran, perlu ditempatkan terlebih dulu bahwa peran anggaran sebagai instrumen utama dalam menyejahterakan rakyat. Karena itu, tata kelola anggaran yang baik akan menentukan arah kebijakan dan menentukan sejauh mana kita bisa mencapai tujuan kita bernegara.

“Dalam reformasi anggaran yang dilakukan saat ini, Pemerintah menggunakan konsep Zero-Based Budgeting, yaitu perencanaan anggaran tiap tahunnya harus memulai dari awal, atau zero basis, tanpa mengacu pada rencana kegiatan atau hasil kegiatan di periode sebelumnya atau disebut incremental basis. Termasuk dalam kerangka zero based budgeting adalah basic spending yaitu adanya standar harga dan kegiatan sebagai upaya efisiensi birokrasi,” kata Anis melalui pernyataan tertulis kepada Parlementaria, Rabu (24/6/2020).

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa kerangka lain yang digunakan yakni Performance Based Budgeting yaitu komite penilaian memiliki indikator baku untuk penilaian agar alokasi kebutuhan, sesuai prioritas dan sinkron antara kementerian/lembaga dan sinkron pula antara pusat dan daerah. Selain itu, proses pelaksanaan anggarannya menggunakan Result Based Execution, yaitu pelaksanaan anggaran berbasis hasil yang dicapai.

Hal lain yang termasuk dalam kerangka zero based budgeting yakni Anticipatory Spending, sebagai belanja yang disiapkan sebagai buffer untuk menghadapi berbagai risiko gejolak seperti resesi ekonomi, bencana alam, serta penyebaran wabah penyakit. Mekanisme pelaksanaan Anticipatory Spending harus dibuat dengan menyesuaikan berbagai risiko tersebut. Anis menilai kerangka yang digunakan dalam penganggaran ini sudah cukup baik.

Namun Anis memberikan catatan terhadap hal itu. “Ini adalah pengalokasian yang cukup menarik tetapi harus jelas, konsisten, profesional, dan proporsional. Pemerintah juga perlu menjelaskan plus dan minus penggunaan konsep Zero Based Budgeting ini," tegas politisi Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) ini.

Dalam kesempatan ini, legislator daerah pemilihan DKI Jakarta ini juga memberikan catatan kritis lainnya. Anis menekankan bahwa reformasi sistem penganggaran  harus mampu mendorong agar belanja lebih efisien namun tetap produktif, fokus pada program prioritas, tetap berorientasi pada hasil, dan selalu antisipatif terhadap ketidakpastian. Ia juga mengingatkan pemerintah agar dengan serius menyiapkan roadmap. “Roadmap yang jelas dan terukur menjadi salah satu kunci keberhasilan setiap program” imbuhnya.

Anticipatory anggaran menjadi catatan lain yang diberikan Anis. Berkaca pada kejadian pandemic Covid-19 yang tidak terduga, Pemerintah diminta untuk memperkuat anggaran antisipatory sebagai bentuk langkah antisipasi dan mitigasi akibat dampak yang timbul dari peristiwa yang tidak diperkirakan terjadi sebelumnya. “Supaya Pemerintah sudah siap menghadapi dampak resiko perekonomian yang ditimbulkan dari sebuah peristiwa seperti adanya krisis global, bencana alam atau wabah agar lebih cepat penanganannya dan sebagai antisipasi dampak turunannya,” jelas Anis. 

Sebagai penutup, Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI ini mengingatkan bahwa bagaimanapun anggaran disusun dengan baik, semua tetap terpulang kepada sumber daya manusianya. “Para perencana dan pengelola anggaran harus menjaga integritas dan akuntabilitasnya. Tetap mengedepankan amanah dan  istiqomah dalam mengedepankan kepentingan rakyat,” pungkas Anis. (alw/sf)