Rifqinizamy Dukung Hadirnya 'Food Estate' di Kalimantan

28-06-2020 / KOMISI V
Anggota Komisi V DPR RI Rifqinizamy Karsayuda. Foto : Runi/Man

 

Anggota Komisi V DPR RI Rifqinizamy Karsayuda mendukung kebijakan pemerintah khususnya dalam hal ini Presiden Joko Widodo untuk menghadirkan Food Estate atau daerah yang ditetapkan sebagai penyangga pangan nasional. Food Estate sendiri masuk dalam salah satu Program Strategis Nasional (PSN) 2019-2024. 

 

Dalam keterangan resminya, Minggu (28/6/2020), Rifqi juga mendorong agar kawasan transmigrasi yang telah direncanakan pemerintah sebagai bagian dari daerah Food Estate di Kabupaten Pulang Pisau dan Kabupaten Kuala Kapuas, Kalimantan Tengah dapat betul-betul dipersiapkan dengan baik.

 

"Program serupa pernah gagal di era Orde Baru, yaitu melalui Program Lahan Sejuta Hektar. Di luar kendala masa lalu yang saat ini sedang dibenahi oleh Kementerian PUPR dan lainnya, saya optimis, karena para transmigran yang berada di kawasan tersebut memiliki etos kerja yang sangat baik. Ini modal kita mengelola program Food Estate," ujar Rifqi . 

 

Politisi Fraksi PDI Perjuangan ini juga mendorong agar kawasan-kawasan transmigrasi lainnya di wilayah Kalimantan dijadikan daerah penyangga pangan nasional. Menurutnya, kebijakan Presiden untuk memindahkan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kaltim harus diikuti dengan kesiapan Kalimantan secara keseluruhan sebagai penyangga pangan nasional. 

 

Akan sangat ironis, sambung Legislator dapil Kalsel I ini, jika mobilitas demografi akibat hadirnya IKN tidak diikuti oleh kesiapan wilayah itu dalam menyediakan pangan bagi IKN dan nasional di masa mendatang. Mengingat, secara ekonomis akan sangat mahal jika sumber pangan harus didatangkan dari luar Kalimantan. 

 

"Keterlibatan seluruh kawasan transmigrasi di Kalimantan, saya yakin mampu menghadirkan ketahanan pangan nasional. Untuk itu, saya akan memberikan dukungan kebijakan dan anggaran di APBN 2021 untuk program ini. Saat ini, kami tengah membahas RKA dan RKP K/L termasuk Kemendes PDTT. Ini adalah pembahasan awal APBN 2021" pungkasnya. (pun/es) 

BERITA TERKAIT
Pemangkasan Anggaran di KemenPU Dapat Berdampak pada Keselamatan Pengguna Jalan
08-02-2025 / KOMISI V
PARLEMENTARIA, Jakarta - Pemotongan anggaran Kementerian Pekerjaan Umum (PU) terus menuai sorotan. Anggota Komisi V DPR RI Irmawan menilai pemangkasan...
Kecelakaan di GT Ciawi, Bakri: DPR Akan Bentuk Panja Standardisasi Jalan Tol
07-02-2025 / KOMISI V
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi V DPR RI, A. Bakri HM, menyatakan bahwa pihaknya akan membentuk Panitia Kerja (Panja) untuk...
Kecelakaan Maut Ciawi, Sudjatmiko Minta Perketat Pengawasan Kendaraan Niaga
07-02-2025 / KOMISI V
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi V DPR RI Sudjatmiko turut prihatin atas kecelakaan maut yang terjadi di pintu tol Ciawi...
Anggaran Kemen PU Terjun Jadi 29 T, Lasarus: 1000% Saya Tak Setuju!
06-02-2025 / KOMISI V
PARLEMENTARIA, Jakarta - Rapat Kerja Komisi V DPR RI pada Kamis (6/2/2025) diwarnai oleh sejumlah protes, hal ini timbul lantaran...