Anggota Komisi VII DPR RI Ratna Juwita dalam rapat dengar pendapat antara Komisi VII DPR RI dengan Kepala Konsorsium Riset dan Inovasi COvid-19, Kepala BPPT, Kepala LIPI, Direktur LBM Eijkman, di ruang rapat Komisi VII DPR RI, Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (7/1/2020). Foto : Azka/Man

Komisi VII DPR RI sepakat dengan Ketua Konsorsium Riset dan Inovasi Covid 19, Kepala LIPI, Kepala BPPT, serta Direktur LBM Eijkman, agar Kementerian Perindustrian, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian BUMN, dan Kementerian Kesehatan serta instansi-instasi terkait lainnya memprioritaskan penggunaan produk-produk Konsorsium Riset dan Inovasi Covid-19 dalam rangka memaksimalkan hilirisasi produk hasil Konsorsium Riset dan Inovasi Covid-19.

Hal tersebut menjadi salah satu dari tujuh poin kesimpulan dalam rapat dengar pendapat antara Komisi VII DPR RI dengan Kepala Konsorsium Riset dan Inovasi COvid-19, Kepala BPPT, Kepala LIPI, Direktur LBM Eijkman, di ruang rapat Komisi VII DPR RI, Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (7/1/2020).

“Sebelumnya Komisi VII DPR RI dengan beberapa komisi terkait telah melakukan rapat kordinasi terkait Covid -19, termasuk di dalamnya dukungan pemanfaatan produk-produk kesehatan buatan anak bangsa. Sejauh mana progres dari rapat tersebut, sejatinya barang-barang atau produk hasil karya bangsa sendiri ini diberikan karpet merah,” ujar Anggota Komisi VII DPR RI Ratna Juwita.

Hal senada juga diungkapkan oleh Anggota Komisi VII DPR RI lainnya Sartono yang mengapresiasi usaha seluruh lembaga riset dan inovasi terkait dengan Covid-19 ini. Sartono mengungkapkan bahwa pemanfaatan produk dalam negeri ini sebagai sebuah usaha mencintai buatan Indonesia, hal tersebut harus terus menerus digaungkan. Oleh karenanya ia berharap agar hal itu dimasukan dalam program strategis nasional.

“Ini harus menjadi program strategis nasional. Kalau sudah menjadi program unggulan, maka otomatis politik anggaran akan berpihak pada lembaga ini. Kalau tidak diikat dengan payung hukum, maka tidak akan aware. Sehingga ketika kelak berganti pemerintahan, maka program penggunaan produk dalam negeri ini terus berlangsung. Oleh karenanya harus ada payung hukum yang jelas,” terangnya.

Politisi Fraksi Partai Demokrat ini menambahkan, Komisi VII DPR RI harus memberikan suatu rekomendasi, visi, misi dan rencana kerja jangka panjang dan harus masuk dimasukkan dalam program strategis nasional. Sehingga para peneliti tidak ragu lagi dalam berkarya atau berinovasi. “Mereka hanya fokus memikirkan penelitian atau penemuan sebuah inovasi. Sementara masalah penyerapan atau pemanfaat produk di lapangan, biar pihak lain yang memikirkannya,” tambahnya.

Sebagaimana diketahui, sebelumnya dalam rapat tersebut Kepala BPPT Hammam Riza sempat mengungkapkan harapannya, agar Kementerian Kesehatan memberikan kepercayaan kepada BPPT dan lembaga riset dan inovasi dalam negeri lainnya untuk memanfaatkan produk hasil karyanya sebagai subsitusi produk impor terkait Covid-19. (ayu/es)