Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fathan didampingi Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Anetta Komarudin dan Ela Siti Nuryamah menerima kunjungan Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia Vincent Piket di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (8/7/2020). Foto : Runi/Man

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fathan didampingi Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Anetta Komarudin dan Ela Siti Nuryamah menerima kunjungan Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia Vincent Piket di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (8/7/2020). Fathan menyampaikan, ada beberapa poin penting yang menjadi pokok pembahasan dalam pertemuan tersebut diantaranya yaitu mengenai dukungan parlemen terhadap isu-isu tentang perdagangan bebas dan progres dari omnibus law.

“Kita tadi menerima Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia, beberapa poin penting yang sempat mengemuka yaitu tadi sempat dipertanyakan soal dukungan parlemen terhadap isu-isu tentang perdagangan bebas, juga masalah omnibus law. Karena Uni Eropa sangat senang dan konsern dengan beberapa isu-isu omnibus law. Supaya kedepannya hambatan investasi bisa hilang dan mereka juga akan mengundang beberapa investor besar untuk masuk Indonesia,” jelas Fathan.

Fathan menyatakan, Parlemen menyambut baik kunjungan ini dan akan merealisasikan langkah nyata yakni dengan melakukan kerja sama yang lebih konkret. “Misalnya tadi dikatakan bahwa bantuan awal untuk Covid-19 yang sejumlah 6 juta euro sudah mulai dilaksanakan. Dan juga beberapa pendanaan UKM dan fasilitas-fasilitas yang bisa dilakukan oleh uni eropa dan Indonesia,” ujarnya.

Dubes Uni Eropa mengundang Indonesia untuk lebih agresif dan masif melakukan promosi di Uni Eropa, tambahnya. Fathan menegaskan, sejauh ini hubungan kedekatan antara Uni Eropa dengan Indonesia sudah berjalan baik, hanya saja masih perlu ditingkatkan agar mereka bisa mengenal Indonesia secara lebih baik lagi.

“Yang lebih penting adalah meminta supaya perdagangan bebas dapat dibahas secara lebih masif karena komitmen UKM, dan komitmen agar bagaimana kelompok-kelompok yang rentan ini mendapat proteksi dari kepentingan negara,” pungkasnya. (dep/es)